PERKEBUNAN DAN PERTANIAN TULANG PUNGGUNG EKONOMI MASYARAKAT PAPUA
Oleh Salmon Tebai
sektor perkebunan
dan peternakan sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar, sehingga
menjadi andalan kebijakan strategis dalam perkembangan perekonomian pembangunan
di Papua.Keterbukaan agrobisnis, Ketersediaan lahan, dan kultur masyarakat
Papua merupakan potensi besar yang memberikontribusi bagi pembangunan
perekonomian masyarakat Papua. Potensi ketersediaan lahan untuk pengembangan
komoditi pembangunan perkebunan dan peternakan .
Lebih menerangkan, masyarakat Papua sebagian besar hidup di kampung yang menggantungkan kehidupannya dengan bertani dan berkebun. Dengan demikian program pemberdayaan rakyat melalui sub sektor perkebunan dan peternakan, harus mendapat prioritas dari pemerintah dan dikelola secara lebih terarah serta terpadu, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Dukungan dana yang setiap tahun semakin memadai dari Pemerintah Pusat melalui APBN ataupun APBD, seharusnya dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Sehingga terjadi peningkatan produk dan mutu hasil perkebunan dan peternakan.Ini akanmemiliki nilai tambah dan daya saing yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para petani.
Lebih menerangkan, masyarakat Papua sebagian besar hidup di kampung yang menggantungkan kehidupannya dengan bertani dan berkebun. Dengan demikian program pemberdayaan rakyat melalui sub sektor perkebunan dan peternakan, harus mendapat prioritas dari pemerintah dan dikelola secara lebih terarah serta terpadu, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Dukungan dana yang setiap tahun semakin memadai dari Pemerintah Pusat melalui APBN ataupun APBD, seharusnya dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Sehingga terjadi peningkatan produk dan mutu hasil perkebunan dan peternakan.Ini akanmemiliki nilai tambah dan daya saing yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para petani.
Menurutnya,
Kondisi ekonomi di Papua juga mempengaruhi gejolak politik yang akhir-akhir ini
terjadi. Ini dikarenakan sektor pertanian dan peternakan dinilai belum optimal
berperan bagi perekonomian di tanah Papua. Petani pendapatannya masih dibawah
taraf kesejahteraan. Bahkan diderah tertentu ada kesenjangan kesejahteraan
antara petani lokal dan petani transmigran. Diaberharap para pihak yang
berkaitan, peka dan melakukan tindakan yang tepat, supaya ada keberpihakan
kepada petani lokal dalam rangka pemberdayaan. Kedepan, prioritas pembangunan
di Papua adalah meningkatkan kesejahteraan petani local/penduduk asli. “Petani
bukan lagi obyek tapi harus menjadi subyek, untuk membangun dirinya menjadi
sejahtera.
Berjanji Raperdasus yang mengatur dengan tegas porsi alokasi anggaran pemberdayaan ekonomi kerakyatan, akan segera disahkan dalam waktu dekat. Subsektor perkebunan dan pertanian di era Otsus, diharapkan mampu menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi masyarakat di kampung-kampung. Dengan berlakunya UU Otsus yang akan diperkuat dengan UU Otsus Plus, membawa harapan baru terhadap pembangunan di Papua guna tercapainya landasan ekonomi, sosial budayadan politik yang lebih kuat, demi tercapainya Papua Bangkit,Mandiri, dan Sejahtera.
Pembangunan perkebunan dan peternakan sejauh ini sudah memberi dampak positif dengan adanya ketersediaan lapangan kerja, perluasan lapangan usaha dan peningkatan SDM petani dalam usaha taninya. Namun hal ini belum memberikan nilai tambah yang berkeadilan, terutama bagi yang bergerak di sektor hulu. Usaha perkebunan rakyat belum memenuhi skala ekonomi. Luasnya Rata-rata kurang dari 1 Ha/KK. Masih terbentur pada permodalan, akses pasar, akses informasi dan teknologi serta manajeman, yang belum mampu menghasilkan produk primer.
Usaha peternakan pun masih berskala kecil, beberapa saja yang berskala besar.
Berjanji Raperdasus yang mengatur dengan tegas porsi alokasi anggaran pemberdayaan ekonomi kerakyatan, akan segera disahkan dalam waktu dekat. Subsektor perkebunan dan pertanian di era Otsus, diharapkan mampu menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi masyarakat di kampung-kampung. Dengan berlakunya UU Otsus yang akan diperkuat dengan UU Otsus Plus, membawa harapan baru terhadap pembangunan di Papua guna tercapainya landasan ekonomi, sosial budayadan politik yang lebih kuat, demi tercapainya Papua Bangkit,Mandiri, dan Sejahtera.
Pembangunan perkebunan dan peternakan sejauh ini sudah memberi dampak positif dengan adanya ketersediaan lapangan kerja, perluasan lapangan usaha dan peningkatan SDM petani dalam usaha taninya. Namun hal ini belum memberikan nilai tambah yang berkeadilan, terutama bagi yang bergerak di sektor hulu. Usaha perkebunan rakyat belum memenuhi skala ekonomi. Luasnya Rata-rata kurang dari 1 Ha/KK. Masih terbentur pada permodalan, akses pasar, akses informasi dan teknologi serta manajeman, yang belum mampu menghasilkan produk primer.
Usaha peternakan pun masih berskala kecil, beberapa saja yang berskala besar.
Kebutuhan pangan
asal hewan masih banyak yang didatangkan dari luar daerah. Untuk itu Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau daerah sedapat mungkin memfasilitasi
kemudahan dibidang pembiayaan, pengurangan beban fiskal, kemudahan ekspor,
pengutamaan produk dalam negeri, pengaturan pemasukan dan pengeluaran hasil
perkebunan dan peternakan,mendorong terbentuk dan terlaksananya sosialisasi
perkebunan dan peternakan.
Diperlukan juga peningkatan teknologidibidang perkebunan dan peternakan. Di bidang perkebunan, perlu adanya terobosan genetic untuk menghasilkan bibit unggul, meningkatkan produksi dan mutu hasil. Di bidang peternakan, menyediakan teknologi Inseminasi Buatan (IB) untuk mengatasai kesulitan mendapatkan bibit unggul ternak, terutama ternak babi di wilayah pegunungan, pesisir dan pulau-pulau di Papua.Untuk meningkatkan efisiensidan nilai tambah, maka pembangunannya menggunakan pendekatan system dan usaha agribisnis, dalam kawasan pengembangan perkebunan dan peternakan berbasis unggulan setempat.
Dengan demikian dapat menghasilkan produk yang banyak dalam satu kawasan yang terkonsentrasi, dengan tetap memperhatikan kelayakan teknis, sosial budaya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Diharapkan dengan rapat evaluasi ini, dapat mengevaluasi hasil kerja secara kedinasan dan juga kinerja Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan peternakan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Diperlukan juga peningkatan teknologidibidang perkebunan dan peternakan. Di bidang perkebunan, perlu adanya terobosan genetic untuk menghasilkan bibit unggul, meningkatkan produksi dan mutu hasil. Di bidang peternakan, menyediakan teknologi Inseminasi Buatan (IB) untuk mengatasai kesulitan mendapatkan bibit unggul ternak, terutama ternak babi di wilayah pegunungan, pesisir dan pulau-pulau di Papua.Untuk meningkatkan efisiensidan nilai tambah, maka pembangunannya menggunakan pendekatan system dan usaha agribisnis, dalam kawasan pengembangan perkebunan dan peternakan berbasis unggulan setempat.
Dengan demikian dapat menghasilkan produk yang banyak dalam satu kawasan yang terkonsentrasi, dengan tetap memperhatikan kelayakan teknis, sosial budaya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Diharapkan dengan rapat evaluasi ini, dapat mengevaluasi hasil kerja secara kedinasan dan juga kinerja Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan peternakan di Provinsi Papua dan Papua Barat.