Oleh Marinus Yaung
Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa paslon Gubernur Papua JWW-HMS telah memenangkan Pilkada Gubernur Papua 2018 di media Nasional, sangat mengejutkan publik di Papua. Perhitungan cepat / Quick Count yang tdk tepat dan tdk valid karena data yg tdk tervalidasi dgn akurat menyebabkan timbul kecurigaan publik akan adanya kepentingan negara yang harus dan wajib diamankan di Papua. Oleh Jakarta, JWW wajib menang dan tidak boleh kalah.
PDIP sebagai juba politik Jakarta yang telah dipakaikan kepada JWW, adalah wujud dari kepentingan negara yang diletakkan di pundak JWW. Kepentingan negara tidak boleh kalah dengan kepentingan orang Papua. Pernyataan Hasto sebagai satu ketegasan bahwa kepentingan negara dalam ancaman di Pilkada Gubernur Papua karena itu kepentingan negara harus diamankan, apapun caranya dan berapa besar resikonya.
Bagi Hasto dan PDIP, Pilkada Papua 2018 bukan sekedar perebutan kursi kekuasaan dan pengaruh, tetapi momen politik yang sangat krusial dan kritis karena nasib kedaulatan Indonesia atas Papua sedang dipertaruhkan. Dalam kaca mata Hasto dan PDIP, mayoritas elit politik Papua tdk bisa dipercaya nasionalismenya dan selalu dicurigai sebagai kaki tangan OPM. Selama banyak elit politik Papua menduduki kursi kekuasaan, selama itu pula perjuangan Papua Merdeka masih terus berkobar dan berkibar hingga ke manca negara. Karena itu, negara tidak sembarang mempercayakan posisi kekuasaan ke tangan orang yang tidak dipercaya atau ke kaki tangan OPM. Natalius Pigai, Ones Pahabol, dan elit politik Papua lainnya tidak mampu meyakinkan Hasto dan PDIP untuk menjamin kelanjutan kepentingan negara di Papua. Mereka masih tetap dicurigai dan diragukan komitmen kebangsaannya. Elit politik Papua sampai kapanpun, di mata Hasto dan PDIP adalah musuh dalam selimut NKRI yang harus diwaspadai.
Namun Hasto dan PDIP juga harus sadar bahwa Partai Banteng merah ini sampai kapanpun juga adalah musuh utama OPM di Papua. Tokoh OPM Theys Eluay dihabisi November 2001 di masa kekuasaan Megawati dan rezim Partai Banteng merahnya. OPM menuntut kemerdekaan penuh seperti Timor Leste pada tahun 2001, tetapi tokoh perjuangannya di bunuh dan otsus dipaksakan untuk diterimah rakyat Papua. Tindakan kejam negara ini memantik kebencian dan kemarahan OPM terhadap PDIP hingga saat ini. Itu sebabnya Pernyataan Hasto yang mendahului keputusan KPU Papua tentang pemenang Pilkada Gubernur Papua, merupakan bentuk tekananan, ancaman dan peringatan terhadap OPM dan rakyat Papua agar tdk menghalang-halangi dan mengganggu kepentingan negara di Papua. Namun OPM dan rakyat Papua sudah satu langka di depan memperjuangkan kepentingannya dibandingkan Hasto dan PDIP. Kepentingan rakyat Papua akan terwujud dalam Pilkada Gubernur Papua dan kemenangan rakyat Papua tidak akan merugikan dan mengancam kedaulatan negara di Papua. Hasto dan PDIP tidak perlu panik dan lebayyy..!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar