MEMPERINGATI HUT KNPB KE-6, MASYARAKAT PAPUA MENGGELAR DEMONSTRASI DI SELURUH WILAYAH PAPUA

Rabu 19/nov/2014

Hari ini adalah ulang tahun ke-6 komite nasional papua barat (knpb) yang dibentuk pada 19 november 2008 lalu.

Untuk memperingati hut knpb, masyarakat papua akan melakukan demonstrasi langsung di seluruh papua barat.

Khususnya  kab dogiyai sekitar beberapa orang dapat tahan oleh pihak brimob,belum di ketahui

1.yopinus dogomo

2.enehas anouww

3.edowai dia punya belum tau

4.pigai ketua knpb

Kab dogiyai distrik kamu utara  5 orang prempuan di tahan oleh pihak brimob

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemuda memiliki andil dalam proses perjalanan panjang bangsa Papua kita. Semangat persatuan, semangat untuk bebas dari keterjajahan asing indonesia , serta semangat kebangsaan merupakan embrio yang dimiliki pemuda untuk membangun bangsa papua dari ketepurukan. Namun kondisi bangsa saat ini tampaknya kembali membutuhkan perhatian pemuda, mengingat saat ini telah terjadi krisis nilai-nilai kebangsaan,maraknya kasus pembunuhan,pemerkosaan,siksaan,dll berjamaah yang melibatkan anggota FREE WEST PAPUA   mulai dari  AMP KNPB dan lain-lain  hingga masyarakat tampaknya telah keluar jauh dari esensi tujuan berdirinya suatu bangsa PAPUA,Jangan jual murah alam PAPUA .

Harga BBM di Papua Rp 50 Ribu/liter, ini Kata Mahasiswa yang Tolak Kenaikan BBM

selasa 18/11/2014

 Harga BBM di Papua bak bumi dan langit dengan harga di Pulau Jawa. Misalnya saja harga BBM di kawasan Puncak, Pegunungan Tengah, Papua satu liter premium seharga Rp 50 ribu. Harga ini memang luar biasa, penyebabnya karena infrastruktur.

Lalu apa kata mahasiswa yang mendemo menolak kenaikan BBM soal harga BBM di Papua yang sudah lama mahal tak terkira?

"Di Papua kenaikan BBM mencapai Rp 50 ribu/liter akan tetapi bukan tidak ada demo di sana, melainkan setiap gerak-gerik teman-teman mahasiswa di sana dibatasi. Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa kawan-kawan HMI di sana bukan tidak ada demo, hanya saja demo yang di sana dalam sekala kecil, dalam hal ini kami sebagai HMI yang berada di jantung ibu kota ingin menjadi penyemangat untuk kawan-kawan di daerah dalam menyikapi tindakan kenaikan BBM dan lagi demo di sana kurang diekspose oleh teman-teman media," terang pimpinan pendemo dari HMI yang beraksi di depan Istana, Hendra Djatmiko, Selasa (18/11/2014).

Presiden Jokowi menjelaskan dengan kenaikan harga BBM akan ada pengalihan subsidi yang salah satunya untuk memperbaiki infrastruktur. Ketimpangan di Pulau Jawa dan di Papua memang amat besar, tak hanya harga BBM, harga semen pun selangit.

Lalu apalagi kata mahasiswa pendemo soal rencana Jokowi ini?

"Kami menuntut segera turunkan harga BBM, stop liberalisme migas dan apabila Jokowi tidak mampu maka dia harus turun dari bangku presiden sekarang juga,"

3 Aktivis Papua Terobos Konsulat Australia di Bali

Tiga orang aktivis Papua Barat masuk ke konsulat Australia di Denpasar, Bali, Minggu pagi (6/10) dan menyerahkan sepucuk surat yang berisi seruan kepada para pemimpin dunia yang menghadiri KTT APEC menekan Indonesia agar membebaskan para tahanan politik.

Dalam surat tersebut, ketiga aktivis tersebut meminta agar PM Australia Tony Abbot, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, dan PM Jepang Shinzo Abe serta para pemimpin lain menekan Indonesia agar membebaskan 55 orang yang ditahan karena berbicara mengenai keyakinan politik dan hak asasi mereka.

Surat itu juga menyerukan agar wartawan, diplomat, pengamat, dan wisatawan asing diizinkan berkunjung dan melakukan peliputan berita di Papua Barat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan ketiga orang kemudian meninggalkan konsulat Australia sebelum pukul tujuh pagi.

Organisasi mahasiswa Papua Barat mengatakan, ketiga aktivis masuk ke kompleks konsulat dengan memanjat pagar.

Delapan Perusahaan AS Bangun Infrastruktur di Indonesia

Kedelapan perusahaan tersebut adalah Black and Veatch, Cisco Systems, General Electric, Honeywell International, Oshkosh Corporation, The Shaw Group, Westinghouse Electric Company, dan WorleyParsons.

Kepada pers di Hotel Shangri-La, Selasa (13/11), Wakil Menteri Perdagangan AS Francisco Sanchez, mengatakan sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia butuh infrastruktur yang layak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Infrastruktur merupakan sesuatu yang sangat penting bagi Indonesia, untuk itu Amerika Serikat tertarik mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujarnya.

Sanchez  menjelaskan berbagai sektor usaha akan ditawarkan selama proses pembangunan infrastuktur di Indonesia.

“Banyak yang bisa ditawarkan perusahaan Amerika, dalam bidang teknik, konstruksi, teknologi, pengolahan air. Kita dapat bekerja sama dan membantu Indonesia mencapai tujuan tersebut,” ujarnya.

Direktur Utama PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia, Sinthya Roesly, keterlibatan Amerika merupakan peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

Kedelapan perusahaan tersebut akan mendapat jaminan PII, ujar Shintya, yaitu jaminan atas risiko politik, meski diakuinya model dan sistem jaminan masih akan dibicarakan lebih lanjut.

“Kita akan memberi penjaminan kepada proyek infrastruktur atas risiko politik, terutama risiko yang disebabkan oleh aksi pemerintah. Akan kita lihat apakah proyek itu secara komersial, finansial, ekonomi, lingkungan dan sosial itu layak,” ujarnya.

Shintya menambahkan, proyek-proyek Amerika menempati urutan kedua setelah Jepang yang selama ini bekerjasama dengan PII. Ia berharap keterlibatan kedelapan perusahaan Amerikan tersebut merupakan langkah awal yang baik sehingga dapat ditingkatkan melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahan lain agar infrastruktur yang layak di Indonesia dapat cepat terwujud.

“PII tidak melihat asal negara, yang penting bagi kita itu adalah proyeknya sendiri  bagus, risk allocation-nya bagus, competitive process-nya, karena kita percaya bahwa competitive process itu akan bring the best untuk bangun infrastruktur,” ujarnya.

Selain Indonesia, Amerika juga menawarkan kerja sama pembangunan infrastruktur dengan Vietnam. Indonesia dan Vietnam dinilai sebagai dua pasar dinamis  yang menawarkan  berbagai peluang untuk pembangunan infrastruktur dan teknologi.

Misi tersebut merupakan bagian usaha untuk mendorong program National Export Initiative (NEI) dari pemerintahan Obama untuk melipatgandakan ekspor Amerika sebelum akhir 2014, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Amerika.

Delapan perusahaan Amerika Serikat akan membangun infrastruktur di Indonesia dengan jaminan untuk risiko politik dari perusahaan pemerintah PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).

Facebook dan Twitter Dinilai Efektif Suarakan Berbagai Tuntutan Masyarakat

Kebangkitan media sosial baru terbukti tidak saja mendidik warga masyarakat untuk berani bersuara, tetapi juga para pemimpin untuk bersedia mendengar. Inilah salah satu kesimpulan dari diskusi Hari Kebebasan Pers Dunia 2011 yang berlangsung di Washington DC.
Dua jaringan media sosial baru, Facebook dan Twitter, terbukti efektif menyuarakan persoalan-persoalan yang dirasakan masyarakat Mesir, Tunisia, Yaman, Suriah dan berbagai negara di Timur Tengah lainnya.  Menurut Profesor Serlie Barroga-Jamias dari Universitas Los Banos Filipina, media sosial baru merupakan fenomena yang tak terhindarkan dan harus diadaptasi oleh media-media tradisional, seperti media cetak dan penyiaran.
Barroga mengatakan, “Media sosial merupakan alat sangat berpengaruh, karena generasi kita sekarang hidup dalam era digital dan wartawan harus beradaptasi dengan hal itu.  Bentuk media yang digunakan oleh generasi baru ini kini bergerak cepat, berpengaruh, dan lebih luas liputannya, kedalaman informasinya, cakupannya di banyak negara – seperti Mesir, Tunisia, Yaman, Suriah dan lain-lain.  Potensi aktivitas sosial seperti ini sangat besar.  Media ini mendidik warga dan juga para pemimpin untuk merasakan apa yang terjadi di bawah.  Jika selama ini sifatnya dari atas ke bawah, sekarang informasi dari bawah ke atas”.
Namun, dalam diskusi “Media Abad 21 – Tantangan dan Hambatan Baru” guna memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia Tahun 2011, banyak pembicara yang mengakui bahwa media-media sosial juga memiliki sejumlah hambatan. Seperti akurasi informasi dan pemblokiran oleh pihak berwenang yang tidak sejalan.

Berbagai gerakan protes di Timur Tengah dikoordinasikan lewat jejaring sosial, khususnya Twitter dan Facebook, yang dinilai efektif menyuarakan persoalan masyarakat.

“Dalam negara yang sangat represif, tidak ada yang bisa kita lakukan ketika pemerintah bersangkutan memblokir media sosial, selain kembali kepada media-media tradisional dan sumber-sumber pribadi kita.  Media-media sosial bisa mendesak pemerintah, tapi pada kenyataannya, kita tidak dapat melakukan apapun untuk menolongnya.  Tidak ada mekanisma yang tampak dan nyata untuk membantu,” ujar Barroga.
Sebagai contoh Profesor Serli Barroga Jamias mengacu pada pemblokiran situs di Tiongkok, atau penyumbatan informasi di Suriah dan Yaman.
Namun menurut Grigory S. Shvedov, Pemimpin Redaksi “Caucasian Knot” yang berasal dari Rusia, sampai kapan pun suara rakyat tidak mungkin dibungkam.
Shvedov mengatakan, “Sekarang banyak sarana lain. Sangat sulit untuk benar-benar memblokir semuanya.  Kita tidak dapat membungkam orang yang benar-benar memiliki cerita. Suara rakyat tidak mungkin bisa dibungkam”.
Yang menarik dalam forum yang berlangsung sejak hari Minggu lalu, ratusan wartawan dari berbagai pelosok dunia yang hadir – termasuk Indonesia, sepakat bahwa kehadiran media sosial tidak dapat dihindari dan seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman tetapi justru dukungan bagi dunia jurnalisme.
Forum diskusi Hari Kebebasan Pers Dunia 2011 berakhir Selasa malam dengan pemberian penghargaan kepada Ahmed Zeidabadi, wartawan Iran yang ditahan sejak tahun 2009 karena mengkritisi pemilu presiden dan dituding mencoba menggulingkan pemerintah Iran lewat “soft revolution”.  Zeidabadi merupakan wartawan ke 15 yang memperoleh penghargaan UNESCO, 'Guillermo Cano - World Press Freedom'.

Warga Papua Gelar Konferensi Damai

Konferensi yang bertajuk “Mari Kitong Bikin Papua Jadi Tanah Damai” dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto. Selain itu, hadir pula Gubernur Papua, Barnabas Suebu, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu, Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Bekto Suprapto, serta para akademisi, tokoh masyarakat adat, serta perwakilan dari Gereja, dan tokoh-tokoh agama lainnya.
Semua elemen masyakarakat hadir dalam konferensi itu, kecuali perwakilan Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Menko Polhukam, Djoko Suyanto, membawa pesan khusus dari pemerintah pusat, yaitu agar segala perbedaan pandapat diselesaikan dengan dialog, dan mekanisme hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
Kepada VOA, Selasa malam, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pater Neles Tebay, mengatakan kesempatan pada hari pertama konferensi diberikan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan pandangannya mengenai Papua sebagi tanah damai.
Ia mengatakan, “Dia (Djoko Suyanto) tadi datang menyampaikan bahwa segala macam perbedaan pandapat dan persoalan dapat diselesaikan secara persuasif dengan komunikasi konstruktif, dan berlandaskan hukum dalam koridor Republik Indonesia. Gubernur Papua, Kapolda, dan Pangdam Cenderawasih juga bicara.”
Pater Neles Tebay menilai positif kehadiran Djoko Suyanto; bukan karena apa yang disampaikan tetapi lebih kepada simbol bahwa pemerintah pusat bersedia untuk berdialog dengan rakyat Papua.
Pater Neles Tebay yang merupakan rektor Sekolah Tinggi Theologia Fajar Timur Papua menuturkan sejumlah persoalan lama yang masih menghantui rakyat Papua hingga hari ini. Dana pembangunan memang diberikan dari pusat, namun tetap belum mampu meningkatkan kesejahteraan yang sesungguhnya bagi rakyat setempat. Sempitnya waktu tidak memungkinkan Menko Polhukam mendengarkan lebih banyak suara hati rakyat Papua.
“Yang terlihat selama ini bahwa pemerintah pusat memberikan uang yang banyak kepada provinsi Papua, tapi keadaan masyarakat tetap saja tidak banyak perubahan. Malah mereka tidak dihargai dan semakin dipinggirkan, semakin jadi minoritas di tanahnya sendiri. Peluang orang Papua banyak, tetapi pada saat yang sama diserang oleh (virus) HIV/AIDS. Apalagi mereka yang tinggal di daerah-daerah terisolir," ujar Pater Neles Tebay.
Di tempat yang sama, peneliti isu Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muridan Widjodjo, menilai konferensi ini istimewa karena berhasil mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan, terutama wakil pemerintah pusat dan daerah.
Ia mengatakan, “Kalau dulu itu, pemerintah pusat terutama di Kementerian Polhukam, mendengarkan kata “Jaringan Damai Papua” saja sudah alergi, mendengar kata “dialog” juga begitu. Tapi seiring dengan waktu, kita yakinkan pemerintah pusat dan kelompok-kelompok di Papua. Dua-duanya sekarang sudah mau hadir dalam satu konferensi perdamaian. Dalam tahapan ini saya optimis. Nanti kita lihat substansinya bagaimana, ini tahapan-tahapan yang masih harus dilalui.”
Pada akhir konferensi di hari Kamis, para delegasi akan menandatangani sebuah deklarasi, yang berisikan konsep perdamaian serta keharusan meneruskan dialog. Deklarasi itu akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta semua wakil masyakarat di Papua

Aparat Harus Usut Tuntas Pembunuhan Jurnalis

Dalam memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Mei, AJI Indonesia dan LBH Pers mendesak aparat mengusut semua kasus pembunuhan terhadap jurnalis.

Ketua AJI Nezar Patria yang juga jurnalis Vivanews, mengatakan hingga saat ini banyak kasus pembunuhan wartawan yang tidak diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Ia mencontohkan kasus pembunuhan reporter Sun TV di Tual dan pembunuhan Alfrets Mirulewan di Pulau Kisar Maluku serta kematian misterius wartawan Tabloid Jubi, Adriansyah Matra’is di Merauke, Papua.

Nezar menilai selama ini ada budaya impunitas atau membebaskan pelaku kejahatan dari tanggung jawab hukum dalam kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Ini, menurut Nezar, disebabkan salah satunya adanya keterlibatan aparat maupun pejabat di daerah.

Freedom House mengeluarkan laporan setiap tahunnya mengenai kebebasan pers dan mendudukkan Indonesia di peringkat 108 dari 196 negara.

Menurut Nezar, penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk melindungi jurnalis agar pola kekerasan yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. "Ini yang membuat kita khawatir kalau pelaku yang selama ini masih sembunyi dan kalau sampai dia tidak tersentuh hukum. Itu akan menjadi impunitas dan paraktek-praktek yang sama kita takutkan akan berulang," ungkap Nezar.

Selain kasus pembunuhan, AJI mencatat ada 42 kasus kekerasan terhadap jurnalis lainnya sejak Mei 2010 sampai Mei 2011. Sebagian besar kasus tersebut tidak diusut secara hukum, atau proses berhenti di tengah jalan tanpa sebab yang jelas, seperti kasus penusukan reporter Vivanews di Jayapura.

Selama ini, hanya beberapa kasus saja yang pelakunya dihukum yakni kasus penganiayaan wartawan Solo Pos oleh Komandan Kodim Karanganyar.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Advokasi LBH Pers, Saleh Ali. Menurutnya kepolisian harus bersikap transparan dalam menangani dan menyelidiki kasus kekerasan terhadap pers termasuk kasus pembunuhan wartawan karena pemberitaan. Ia juga menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah gagal memberikan perlindungan terhadap pers. Ia mencontohkan penggunaan KUHP dalam kasus yang terkait dengan pers, yang dibiarkan oleh Presiden SBY.


Sementara itu, Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Boy Rafli Amar membantah kalau polisi tidak serius menangani kasus pembunuhan jurnalis. "Jika fakta-faktanya mengarah kepada pelaku dan sebagainya, kita akan cepat mengungkapnya," ujar Boy. "Tapi, masalahnya banyak informasi tersebut tidak mudah diperoleh."

Sebelumnya, organisasi Freedom House menyatakan tingkat kebebasan pers Indonesia belum mengalami kemajuan. Indonesia menempati posisi ke-108 tahun 2010, turun dari posisi 107 pada tahun sebelumnya.