728x90 AdSpace

atribusi

RENUNGAN

RENUNGAN

Selasa, 11 November 2014

Aparat Harus Usut Tuntas Pembunuhan Jurnalis

Dalam memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Mei, AJI Indonesia dan LBH Pers mendesak aparat mengusut semua kasus pembunuhan terhadap jurnalis.

Ketua AJI Nezar Patria yang juga jurnalis Vivanews, mengatakan hingga saat ini banyak kasus pembunuhan wartawan yang tidak diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Ia mencontohkan kasus pembunuhan reporter Sun TV di Tual dan pembunuhan Alfrets Mirulewan di Pulau Kisar Maluku serta kematian misterius wartawan Tabloid Jubi, Adriansyah Matra’is di Merauke, Papua.

Nezar menilai selama ini ada budaya impunitas atau membebaskan pelaku kejahatan dari tanggung jawab hukum dalam kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Ini, menurut Nezar, disebabkan salah satunya adanya keterlibatan aparat maupun pejabat di daerah.

Freedom House mengeluarkan laporan setiap tahunnya mengenai kebebasan pers dan mendudukkan Indonesia di peringkat 108 dari 196 negara.
Menurut Nezar, penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk melindungi jurnalis agar pola kekerasan yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. "Ini yang membuat kita khawatir kalau pelaku yang selama ini masih sembunyi dan kalau sampai dia tidak tersentuh hukum. Itu akan menjadi impunitas dan paraktek-praktek yang sama kita takutkan akan berulang," ungkap Nezar.

Selain kasus pembunuhan, AJI mencatat ada 42 kasus kekerasan terhadap jurnalis lainnya sejak Mei 2010 sampai Mei 2011. Sebagian besar kasus tersebut tidak diusut secara hukum, atau proses berhenti di tengah jalan tanpa sebab yang jelas, seperti kasus penusukan reporter Vivanews di Jayapura.

Selama ini, hanya beberapa kasus saja yang pelakunya dihukum yakni kasus penganiayaan wartawan Solo Pos oleh Komandan Kodim Karanganyar.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Advokasi LBH Pers, Saleh Ali. Menurutnya kepolisian harus bersikap transparan dalam menangani dan menyelidiki kasus kekerasan terhadap pers termasuk kasus pembunuhan wartawan karena pemberitaan. Ia juga menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah gagal memberikan perlindungan terhadap pers. Ia mencontohkan penggunaan KUHP dalam kasus yang terkait dengan pers, yang dibiarkan oleh Presiden SBY.


Sementara itu, Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Boy Rafli Amar membantah kalau polisi tidak serius menangani kasus pembunuhan jurnalis. "Jika fakta-faktanya mengarah kepada pelaku dan sebagainya, kita akan cepat mengungkapnya," ujar Boy. "Tapi, masalahnya banyak informasi tersebut tidak mudah diperoleh."

Sebelumnya, organisasi Freedom House menyatakan tingkat kebebasan pers Indonesia belum mengalami kemajuan. Indonesia menempati posisi ke-108 tahun 2010, turun dari posisi 107 pada tahun sebelumnya.

Kamis, 30 Oktober 2014

Ini Sebab Sering Kaburnya Napi dari Lapas Papua

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Perwakilan Papua, Demianus Rumbiak mengatakan, salah satu penyebab sering kaburnya Narapida (Napi) dari sejumlah Lembaga Pemasyarakat (Lapas) di Papua lantaran minimnya tenaga petugas Lapas atau Sipir. “Kami tidak pungkiri, itu karena keterbatasan tenaga pengamanan kami atau sipir. Kami sudah usulkan penambahan tenaga pengamanan di Papua. Tapi jatah hanya sedikit dan yang lulus kebanyakan perempuan. Padahal kami harap yang banyak lulus adalah laki-laki,” kata Demianus Rumbiak, Selasa (28/10).
Menurut Rumbiak, pihaknya sudah berusaha. Namun pimpinan pusat mengatakan hal itu adalah emansipasi dan tidak bisa melawan ketentuan itu. Katanya, jumlah Sipir pada delapan Lapas di Papua 300 orang lebih. Jumlah tersebut dianggap masih minim.
“Satu regu jaga di Lapas itu minimal sepuluh orang. Tapi ini tidak, hanya empat orang satu regu. Itu sangat minim. Misalnya saja di Lapas Abepura, penghuninya hampir 400 orang. Nah tenaga penjagaan satu regu hanya empat atau lima orang. Itu tidak bisa. Kami harapkan sebenarnya satu regu, sepuluh orang,” ucapnya.
Selain itu kata dia, sarana dan prasarana Lapas di Papua juga masih kurang memadai. Namun lanjut dia, itu bukan alasan bagi pihaknya untuk tak maksimal bekerja. Hal lainnya, terkadang adanya kelalain dari petugas jaga Lapas.
“Ya kadang tahanan kabur karena kelalaian petugas juga. Ada juga yang sengaja dikeluarkan, ada yang memang melarikan diri. Kalau yang melarikan diri, petugas yang menjaga kala itu akan diperiksa. Kalau bersalah, akan kena hukuman disiplin. Kalau sengaja mengeluarkan tahanan, pasti akan dipecat,” katanya.
Sementara Kalapas Abepura, Kota Jayapura, Bagus Kurniawan menambahkan, sarana dan prasarana di Lapas juga menjadi salah satu hal yang penting. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna mengatasi masalah di Lapas yang ia pimpin.
Katanya, Lapas Abepura juga kelebihan kapasitas. Hanya saja, hal itu tak hanya terjadi di Papua. Namun juga di hampir seluruh Lapas di Indonesia .
“Lapas Abepura juga kelebihan kapasitas, tapi mungkin tidak terlalu banyak seperti Lapas di Jawa. Dari sisi pengamanan memang kurang. Di Lapas Abepura satu regu jaga empat orang. Minimal kalau 450 orang tahanan, satu regu jaga 10 orang. Tahun ini ada lagi penerimaan petugas Lapas. Paling tidak kami butuh 40 orang lagi,” kata Bagus. (Arjuna Pademme)
arjuna

About Arjuna Pademme

Arjuna Pademme has written 1201 post for tabloidjubi.com.

Ryamizard, Ancaman Kemajuan Penegakkan HAM di Papua

The East Timor and Indonesia Action Network (ETAN),mengecam penunjukan Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan oleh Joko”Jokowi” Widodo.
“Penunjukan orang garis keras seperti Ryamizard Ryacudu menunjukkan bahwa Presiden Widodo tidak serius mempromosikan hak asasi manusia atau peduli dengan Papua,” kata John M. Miller, Koordinator ETAN, Senin (27/10).
Ryamizard, kata Miller,adalah peninggalan masa lalu dengan riwayat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara. Menurutnya, penunjukkan ini mengancam para pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan menegaskan campur tangan militer dalam urusan sipil.
“Walaupun pemberantasan korupsi menjadi prioritas bagi pemerintahannya. Dia jelas tidak memperhitungkan baik-baik latar belakang dan catatan Ryamizard dalam masalah hak asasi manusia di Indonesia.” tambah Miller.
Sebelum pemilihan presiden, kelompok hak asasi manusia Indonesia mendesak pemerintah yang terbentuk setelah pemilihan presiden untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu.
Salah satu aktivis HAM Indonesia mengatakan posisi Ryamizard membuat pemerintah Jokowi, berpeluang mewarisi impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu.
“Ini akan memperlihatkan kurangnya akuntabilitas penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Juga pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung hingga saat ini. Ini ancaman terhadap kemajuan penegakkan HAM, terutama di Papua.” kata Robert Jitmau, aktivis muda Papua.
Ryamizard Ryacudu dikenal sebagai Jenderal TNI yang kerap mengkritik para aktivis HAM. Dia sempat meragukan kemampuan sipil dalam memerintah negara ini. Di penghujung 2003, Ryamizard pernah menyebut, siapa pun yang menentang kebijakan militer harus dianggap anti pemerintah dan target yang layak disingkirkan.
Ryamizard juga pernah menyakiti hati orang Papua karena menyatakan anggota Kopassus yang membunuh pimpinan besar Papua, Theys Hiyo Eluay sebagai pahlawan.
“Orang bilang para anggota Kopassus bersalah, mereka melanggar hukum. Hukum apa? Menang negara ini adalah negara hukum. Tapi bagi saya, mereka adalah pahlawan karena orang yang dibunuh adalah pemimpin pemberontak.” Kata Ryamizard saat itu

Rabu, 29 Oktober 2014

Bupati Merauke: Data Tak Valid, Pembangunan Tak Tepat Sasaran

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengatakan, jika data yang dimiliki tak valid, maka sudah pasti berbagai kegiatan pembangunan yang dijalankan dan atau dilaksanakan tak tepat sasaran.
“Harus diingat, data merupakan salah satu sumber utama agar orang dapat melakukan segala tindakan berkaitan perencanaan pembangunan. Jika pembangunan yang dijalankan dan atau dilaksanakan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka suka atau tak suka, data harus menjadi acuan untuk dipergunakan,” kata Mbaraka saat peresmian Pusat Data di Kantor Bappeda, Merauke, Selasa (28/10).
Dikatakan, ketika dirinya baru pulang studi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) beberapa tahun silam, ternyata data yang dijadikan sebagai dasar untuk merancang suatu kegiatan pembangunan, tidak jelas sama sekali. Sehingga, pembangunan yang dilaksanakan tak tepat sasaran.
“Saya mencontohkan saja, beberapa kantor distrik yang dibangun seperti Semangga, Tubang dan Ngguti, jauh dari permukiman warga. Sehingga ketika ada masyarakat ada keperluan dengan pejabat di tingkat distrik, harus berjalan kaki sangat jauh. Semua itu karena kurangnya data serta perencanaan terhadap tempat bermukimnya penduduk,” kata Mbaraka.
Dengan berbagai permasalahan dimaksud, katanya, maka dalam empat tahun kepemimpinan, ia selalu mengingatkan kepada para pejabat di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar memiliki data akurat dan tidak membuat perencanaan di belakang meja.
Tetapi, lanjut Bupati Merauke, pejabat harus turun ke kampung-kampung sekaligus melihat secara langsung berbagai kebutuhan yang diinginkan serta diharapkan masyarakat. Dan, hal tersebut sudah dijalankan oleh masing-masing SKPD. Hasilnya pun bisa dilihat sekarang. Dimana, hampir semua kegiatan pembangunan yang dijalankan, lantaran aspirasi dari rakyat kecil.
“Pada tahun 2011 lalu, saya juga mengalokasikan anggaran untuk masing-masing SKPD sebesar dua puluh juta rupiah. Dana dimaksud, hanya digunakan dalam mengelola serta menginput data dari waktu ke waktu,” tuturnya.
Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Setda Provinsi Papua, Rosina Upessy mengatakan, pembangunan tidak mungkin bisa mengalami percepatan serta mengarah kepada sasaran yang tepat jika tak didukung dengan ketersediaan data valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dikatakan, apa yang dilakukan Pemkab Merauke dengan membangun pusat data merupakan upaya positif yang cerdas dan kreatif dalam membangun tata kelola pengelolaan data serta informasi handal dalam mendukung sistem perencanaan pembangunan daerah.  Olehnya, kabupaten/kota lain di Papua, agar dapat membangun pusat data seperti ini

Aktivis Pesimistis Jokowi Bisa Tuntaskan Persoalan Papua Penulis : Benny Mawel on October 2

Aktivis Hak Asasi Manusia Papua mengaku  pesimistis, jika  presiden Joko Widodo mampu menyelesaikan konflik politik, ekonomi, budaya dan sejumlah masalah kesehatan dan pendidikan yang ada di Papua. Jokowi malah diyakini tidak beda dengan presiden sebelumnya dalam menangani masalah Papua, terutama menangani kasus pelanggaran HAM.
“Jokowi dianggap merakyat, namun saya tidak mengharapkan sesuatu karena dia tetap akan diatur oleh sistem Indonesia,”ungkap Peneas Lokbere, koordinator Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) kepada Jubi di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (29/10).
Lokbere mencontohkan penanganan penyelesaian kasus HAM tidak akan berubah karena Jokowi mengangkat Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai menteri Pertahanan. Ryacudu pernah mengatakan prajurit kopasus yang menculik Theys Eluay sebagai pahlawan bangsa.
Karena itu, Lokbere meyakini  Ryacudu akan menjalankan kewenangannya dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Ruang gerak orang Papua pasti dibungkam. Eskalasi pelanggaran HAM pun tidak akan pernah berubah. “Pelaku-pelaku pelangaran HAM ini akan terus melakukan pembungkaman ruang demokrasi”.
Pernyataan  yang sama datang dari aktivis kelompok garis keras, Komite Nasional Papua Barat. Ones Suhuniap, Sekretaris Umum KNPB mengatakan mengharapkan Jokowi menyelesaikan masalah Papua sesuai harapan orang Papua adalah mimpi.
“Orang mengharapkan Jokowi sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil,”ungkapnya kepada Jubi di Waena, Kota Jayapura, Rabu (29/10). Ia mencontohkan persoalan yang ada di di Pulau Jawa. Orang banyak mencari pekerjaan dan tidur di bawah kolong jembatan.
Katanya, masalah yang ada di bawah kaki saja belum selesai, lalu mau menyelesaikan masalah yang jauh itu tidak mungkin.
Alasan lain, Jokowi akan bertindak sesuai dengan ideologi pendiri Republik Indonesia. Konsep apapun yang Jokowi gunakan tidak akan jauh dari konsep pembangunan Soekarno. Ones memprediksi ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri akan terus membisik Jokowi untuk masalah Papua.
“Orang Papua harus tahu Jokowi diusulkan oleh PDI. P. Karena itu, Jokowi akan jalakan visi dan misi parati ini,”ujarnya serius

477 Mahasiswa di Manado Tunggu Gubernur Papua

hasiswa Papua di Manado, Rabu (22/10) mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Utara menuntut jaminan keamanan untuk mereka. (Dok. IMAPA)
Jayapura, Jubi – Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua (IMIPA), menuntut Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Sinyo H Sarundajang memfasilitasi kedatangan Gubernur Papua dan Papua Barat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Mahasiswa Papua di provinsi tersebut.
“Kemarin (Rabu, 22/10), kami 477 mahasiswa Papua yang ada di Sulawesi Utara lakukan demo di kantor Gubernur Sulut. Kami minta Gubernur Sulut untuk memfasilitasi kedatangan Gubernur Papua dan Papua Barat, sebelum kami menandatangani perjanjian damai yang diajukanpemerintah Sulawesi Utara,” kata YemtoTabo, Ketua IMIPA Sulawesi Utara, (23/10).
Informasi yang dihimpun
Jubi, hari Kamis (23/10) kemarin dilakukan Rekonsiliasi antara mahasiswa Papua dan wargaTataaran di Unima. Rekonsiliasi ini kabarnya dipimpin langsung oleh Gubernur Sulut SH Sarundajang, Kapolda Sulut Brigjen Pol Jimmy Palmer dan Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang.
Namun menurutTabo, mahasiswa yang kuliah di Universitas Negeri Manado (Unima) ini, beberapa mahasiswa Papua memang dating ke Kantor Gubernur Sulawesi Utara untuk melakukan rekonsiliasi.
“Tapi saat kami sampai disana, kami malah diminta menandatangani perjanjian damai. Jadi kami sampaikan lagi tuntutan kemarin, Gubernur Papua dan Papua Barat harus hadir, sebelum kami mensepakati apapun. Karena mereka orang tua kami.” kata Tabo.
Selain memfasilitasi kedatangan dua Gubernur ini, Tabo juga meminta Gubernur Sulawesi Utara menghadirkan tokoh masyarakat Minahasa untuk mengklarifikasi kebenaran masalah dan segera mengungkap pelaku pembunuhan mahasiswa Papua, Petius Tabuni Minggu (19/10) pagi di Tondano. Petius, tewas dengan tubuh penuh luka akibat senjata tajam.
“Pemprov Sulut harus mengurus semua biaya almarhum serta pemulangan Jenazah ke Papua.” tambahTabo.
Tabo menambahkan, hingga saatini, meskipun mereka bisa kuliah seperti biasa, namun mereka masih mendapatkan intimidasi dari warga setempat.
Gubernur Sulawesi Utara, disampaikan oleh Kabiro Humas dan Pemerintahan Setda Provinsi Sulut,  Lynda WantaniaMSi, telah menjamin keamanan mahasiswa Papua  di daerah tersebut dan telah meminta aparat keamanan untuk memberikan perlindungan.
“Jaminan itu disampaikan oleh Guberur Sarundajang ketika menerima aksi damai ratusan mahasiswa asal Papua di halaman kantor gubernur, Rabu (22/10).
Lynda menambahkan mahasiswa Papua itu mendatangi gubernur untuk meminta kepastian hokum dan perlindungan bagi seluruh mahasiswa Papua yang menimba ilmu di Minahasa.
“Gubernur Sarundajang memohon kepada mahasiswa Papua untuk tetap tenang, karena peristiwa seperti tidak dikehendaki oleh semua pihak, siapapun itu.” kata Lynda (23/10).
Lanjut Lynda, Gubernur Sarundajang telah melakukan koordinasi dengan unsure Forkopimda yakni Polisi, TNI dan pihak Universitas Manado guna mengantisipasi hal lain yang tidak diinginkan bersama

Rabu, 22 Oktober 2014

ANAK NEGERI PAPUA MEMINTA KEBEBASAN


Selembaran seruan kertas putih membangkit
Gairah ketakutan...!!!
membagikan seruan
Kepada Orang di sekitar jalanan
seruan untuk kebebasan kami
bangsa melanesia

Kami meneriakan seribuh kata di jalanan
itulah suara kami
Untuk kebebasan west papua

keringat PUN melanda di sekujur tubuh
Suara PUN menghilang
Lelah....
Leti....
Lesu....
Tetapi...............!!!

Kami anak negeri papua tetap semangat
Untuk meneriakan kebebasan ini
teriakan orasi-orasi yang penuh membara
teriakan untuk melawan kaum pejajah
di negara ini

Suara pun di ambang-ambang kebebasan
Kami tetap meneriakan kebebasan
bersama sang bintang kejor

BERITA PAPUA