“Penunjukan orang garis keras seperti Ryamizard Ryacudu menunjukkan bahwa Presiden Widodo tidak serius mempromosikan hak asasi manusia atau peduli dengan Papua,” kata John M. Miller, Koordinator ETAN, Senin (27/10).
Ryamizard, kata Miller,adalah peninggalan masa lalu dengan riwayat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara. Menurutnya, penunjukkan ini mengancam para pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan menegaskan campur tangan militer dalam urusan sipil.
“Walaupun pemberantasan korupsi menjadi prioritas bagi pemerintahannya. Dia jelas tidak memperhitungkan baik-baik latar belakang dan catatan Ryamizard dalam masalah hak asasi manusia di Indonesia.” tambah Miller.
Sebelum pemilihan presiden, kelompok hak asasi manusia Indonesia mendesak pemerintah yang terbentuk setelah pemilihan presiden untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu.
Salah satu aktivis HAM Indonesia mengatakan posisi Ryamizard membuat pemerintah Jokowi, berpeluang mewarisi impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu.
“Ini akan memperlihatkan kurangnya akuntabilitas penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Juga pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung hingga saat ini. Ini ancaman terhadap kemajuan penegakkan HAM, terutama di Papua.” kata Robert Jitmau, aktivis muda Papua.
Ryamizard Ryacudu dikenal sebagai Jenderal TNI yang kerap mengkritik para aktivis HAM. Dia sempat meragukan kemampuan sipil dalam memerintah negara ini. Di penghujung 2003, Ryamizard pernah menyebut, siapa pun yang menentang kebijakan militer harus dianggap anti pemerintah dan target yang layak disingkirkan.
Ryamizard juga pernah menyakiti hati orang Papua karena menyatakan anggota Kopassus yang membunuh pimpinan besar Papua, Theys Hiyo Eluay sebagai pahlawan.
“Orang bilang para anggota Kopassus bersalah, mereka melanggar hukum. Hukum apa? Menang negara ini adalah negara hukum. Tapi bagi saya, mereka adalah pahlawan karena orang yang dibunuh adalah pemimpin pemberontak.” Kata Ryamizard saat itu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar