Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Perwakilan
Papua, Demianus Rumbiak mengatakan, salah satu penyebab sering kaburnya
Narapida (Napi) dari sejumlah Lembaga Pemasyarakat (Lapas) di Papua
lantaran minimnya tenaga petugas Lapas atau Sipir.
“Kami tidak pungkiri, itu karena keterbatasan tenaga pengamanan kami
atau sipir. Kami sudah usulkan penambahan tenaga pengamanan di Papua.
Tapi jatah hanya sedikit dan yang lulus kebanyakan perempuan. Padahal
kami harap yang banyak lulus adalah laki-laki,” kata Demianus Rumbiak,
Selasa (28/10).
Menurut Rumbiak, pihaknya sudah berusaha. Namun pimpinan pusat
mengatakan hal itu adalah emansipasi dan tidak bisa melawan ketentuan
itu. Katanya, jumlah Sipir pada delapan Lapas di Papua 300 orang lebih.
Jumlah tersebut dianggap masih minim.
“Satu regu jaga di Lapas itu minimal sepuluh orang. Tapi ini tidak,
hanya empat orang satu regu. Itu sangat minim. Misalnya saja di Lapas
Abepura, penghuninya hampir 400 orang. Nah tenaga penjagaan satu regu
hanya empat atau lima orang. Itu tidak bisa. Kami harapkan sebenarnya
satu regu, sepuluh orang,” ucapnya.
Selain itu kata dia, sarana dan prasarana Lapas di Papua juga masih
kurang memadai. Namun lanjut dia, itu bukan alasan bagi pihaknya untuk
tak maksimal bekerja. Hal lainnya, terkadang adanya kelalain dari
petugas jaga Lapas.
“Ya kadang tahanan kabur karena kelalaian petugas juga. Ada juga yang
sengaja dikeluarkan, ada yang memang melarikan diri. Kalau yang
melarikan diri, petugas yang menjaga kala itu akan diperiksa. Kalau
bersalah, akan kena hukuman disiplin. Kalau sengaja mengeluarkan
tahanan, pasti akan dipecat,” katanya.
Sementara Kalapas Abepura, Kota Jayapura, Bagus Kurniawan
menambahkan, sarana dan prasarana di Lapas juga menjadi salah satu hal
yang penting. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna
mengatasi masalah di Lapas yang ia pimpin.
Katanya, Lapas Abepura juga kelebihan kapasitas. Hanya saja, hal itu
tak hanya terjadi di Papua. Namun juga di hampir seluruh Lapas di
Indonesia .
“Lapas Abepura juga kelebihan kapasitas, tapi mungkin tidak terlalu
banyak seperti Lapas di Jawa. Dari sisi pengamanan memang kurang. Di
Lapas Abepura satu regu jaga empat orang. Minimal kalau 450 orang
tahanan, satu regu jaga 10 orang. Tahun ini ada lagi penerimaan petugas
Lapas. Paling tidak kami butuh 40 orang lagi,” kata Bagus. (Arjuna Pademme)
Kamis, 30 Oktober 2014
Ini Sebab Sering Kaburnya Napi dari Lapas Papua
Labels:
PAPUA

Ryamizard, Ancaman Kemajuan Penegakkan HAM di Papua
The East Timor and Indonesia Action Network (ETAN),mengecam
penunjukan Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan oleh
Joko”Jokowi” Widodo.
“Penunjukan orang garis keras seperti Ryamizard Ryacudu menunjukkan bahwa Presiden Widodo tidak serius mempromosikan hak asasi manusia atau peduli dengan Papua,” kata John M. Miller, Koordinator ETAN, Senin (27/10).
Ryamizard, kata Miller,adalah peninggalan masa lalu dengan riwayat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara. Menurutnya, penunjukkan ini mengancam para pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan menegaskan campur tangan militer dalam urusan sipil.
“Walaupun pemberantasan korupsi menjadi prioritas bagi pemerintahannya. Dia jelas tidak memperhitungkan baik-baik latar belakang dan catatan Ryamizard dalam masalah hak asasi manusia di Indonesia.” tambah Miller.
Sebelum pemilihan presiden, kelompok hak asasi manusia Indonesia mendesak pemerintah yang terbentuk setelah pemilihan presiden untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu.
Salah satu aktivis HAM Indonesia mengatakan posisi Ryamizard membuat pemerintah Jokowi, berpeluang mewarisi impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu.
“Ini akan memperlihatkan kurangnya akuntabilitas penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Juga pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung hingga saat ini. Ini ancaman terhadap kemajuan penegakkan HAM, terutama di Papua.” kata Robert Jitmau, aktivis muda Papua.
Ryamizard Ryacudu dikenal sebagai Jenderal TNI yang kerap mengkritik para aktivis HAM. Dia sempat meragukan kemampuan sipil dalam memerintah negara ini. Di penghujung 2003, Ryamizard pernah menyebut, siapa pun yang menentang kebijakan militer harus dianggap anti pemerintah dan target yang layak disingkirkan.
Ryamizard juga pernah menyakiti hati orang Papua karena menyatakan anggota Kopassus yang membunuh pimpinan besar Papua, Theys Hiyo Eluay sebagai pahlawan.
“Orang bilang para anggota Kopassus bersalah, mereka melanggar hukum. Hukum apa? Menang negara ini adalah negara hukum. Tapi bagi saya, mereka adalah pahlawan karena orang yang dibunuh adalah pemimpin pemberontak.” Kata Ryamizard saat itu
“Penunjukan orang garis keras seperti Ryamizard Ryacudu menunjukkan bahwa Presiden Widodo tidak serius mempromosikan hak asasi manusia atau peduli dengan Papua,” kata John M. Miller, Koordinator ETAN, Senin (27/10).
Ryamizard, kata Miller,adalah peninggalan masa lalu dengan riwayat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara. Menurutnya, penunjukkan ini mengancam para pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan menegaskan campur tangan militer dalam urusan sipil.
“Walaupun pemberantasan korupsi menjadi prioritas bagi pemerintahannya. Dia jelas tidak memperhitungkan baik-baik latar belakang dan catatan Ryamizard dalam masalah hak asasi manusia di Indonesia.” tambah Miller.
Sebelum pemilihan presiden, kelompok hak asasi manusia Indonesia mendesak pemerintah yang terbentuk setelah pemilihan presiden untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu.
Salah satu aktivis HAM Indonesia mengatakan posisi Ryamizard membuat pemerintah Jokowi, berpeluang mewarisi impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu.
“Ini akan memperlihatkan kurangnya akuntabilitas penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Juga pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung hingga saat ini. Ini ancaman terhadap kemajuan penegakkan HAM, terutama di Papua.” kata Robert Jitmau, aktivis muda Papua.
Ryamizard Ryacudu dikenal sebagai Jenderal TNI yang kerap mengkritik para aktivis HAM. Dia sempat meragukan kemampuan sipil dalam memerintah negara ini. Di penghujung 2003, Ryamizard pernah menyebut, siapa pun yang menentang kebijakan militer harus dianggap anti pemerintah dan target yang layak disingkirkan.
Ryamizard juga pernah menyakiti hati orang Papua karena menyatakan anggota Kopassus yang membunuh pimpinan besar Papua, Theys Hiyo Eluay sebagai pahlawan.
“Orang bilang para anggota Kopassus bersalah, mereka melanggar hukum. Hukum apa? Menang negara ini adalah negara hukum. Tapi bagi saya, mereka adalah pahlawan karena orang yang dibunuh adalah pemimpin pemberontak.” Kata Ryamizard saat itu
Labels:
PAPUA

Rabu, 29 Oktober 2014
Bupati Merauke: Data Tak Valid, Pembangunan Tak Tepat Sasaran
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengatakan, jika data yang
dimiliki tak valid, maka sudah pasti berbagai kegiatan pembangunan yang
dijalankan dan atau dilaksanakan tak tepat sasaran.
“Harus diingat, data merupakan salah satu sumber utama agar orang dapat melakukan segala tindakan berkaitan perencanaan pembangunan. Jika pembangunan yang dijalankan dan atau dilaksanakan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka suka atau tak suka, data harus menjadi acuan untuk dipergunakan,” kata Mbaraka saat peresmian Pusat Data di Kantor Bappeda, Merauke, Selasa (28/10).
Dikatakan, ketika dirinya baru pulang studi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) beberapa tahun silam, ternyata data yang dijadikan sebagai dasar untuk merancang suatu kegiatan pembangunan, tidak jelas sama sekali. Sehingga, pembangunan yang dilaksanakan tak tepat sasaran.
“Saya mencontohkan saja, beberapa kantor distrik yang dibangun seperti Semangga, Tubang dan Ngguti, jauh dari permukiman warga. Sehingga ketika ada masyarakat ada keperluan dengan pejabat di tingkat distrik, harus berjalan kaki sangat jauh. Semua itu karena kurangnya data serta perencanaan terhadap tempat bermukimnya penduduk,” kata Mbaraka.
Dengan berbagai permasalahan dimaksud, katanya, maka dalam empat tahun kepemimpinan, ia selalu mengingatkan kepada para pejabat di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar memiliki data akurat dan tidak membuat perencanaan di belakang meja.
Tetapi, lanjut Bupati Merauke, pejabat harus turun ke kampung-kampung sekaligus melihat secara langsung berbagai kebutuhan yang diinginkan serta diharapkan masyarakat. Dan, hal tersebut sudah dijalankan oleh masing-masing SKPD. Hasilnya pun bisa dilihat sekarang. Dimana, hampir semua kegiatan pembangunan yang dijalankan, lantaran aspirasi dari rakyat kecil.
“Pada tahun 2011 lalu, saya juga mengalokasikan anggaran untuk masing-masing SKPD sebesar dua puluh juta rupiah. Dana dimaksud, hanya digunakan dalam mengelola serta menginput data dari waktu ke waktu,” tuturnya.
Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Setda Provinsi Papua, Rosina Upessy mengatakan, pembangunan tidak mungkin bisa mengalami percepatan serta mengarah kepada sasaran yang tepat jika tak didukung dengan ketersediaan data valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dikatakan, apa yang dilakukan Pemkab Merauke dengan membangun pusat data merupakan upaya positif yang cerdas dan kreatif dalam membangun tata kelola pengelolaan data serta informasi handal dalam mendukung sistem perencanaan pembangunan daerah. Olehnya, kabupaten/kota lain di Papua, agar dapat membangun pusat data seperti ini
“Harus diingat, data merupakan salah satu sumber utama agar orang dapat melakukan segala tindakan berkaitan perencanaan pembangunan. Jika pembangunan yang dijalankan dan atau dilaksanakan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka suka atau tak suka, data harus menjadi acuan untuk dipergunakan,” kata Mbaraka saat peresmian Pusat Data di Kantor Bappeda, Merauke, Selasa (28/10).
Dikatakan, ketika dirinya baru pulang studi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) beberapa tahun silam, ternyata data yang dijadikan sebagai dasar untuk merancang suatu kegiatan pembangunan, tidak jelas sama sekali. Sehingga, pembangunan yang dilaksanakan tak tepat sasaran.
“Saya mencontohkan saja, beberapa kantor distrik yang dibangun seperti Semangga, Tubang dan Ngguti, jauh dari permukiman warga. Sehingga ketika ada masyarakat ada keperluan dengan pejabat di tingkat distrik, harus berjalan kaki sangat jauh. Semua itu karena kurangnya data serta perencanaan terhadap tempat bermukimnya penduduk,” kata Mbaraka.
Dengan berbagai permasalahan dimaksud, katanya, maka dalam empat tahun kepemimpinan, ia selalu mengingatkan kepada para pejabat di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar memiliki data akurat dan tidak membuat perencanaan di belakang meja.
Tetapi, lanjut Bupati Merauke, pejabat harus turun ke kampung-kampung sekaligus melihat secara langsung berbagai kebutuhan yang diinginkan serta diharapkan masyarakat. Dan, hal tersebut sudah dijalankan oleh masing-masing SKPD. Hasilnya pun bisa dilihat sekarang. Dimana, hampir semua kegiatan pembangunan yang dijalankan, lantaran aspirasi dari rakyat kecil.
“Pada tahun 2011 lalu, saya juga mengalokasikan anggaran untuk masing-masing SKPD sebesar dua puluh juta rupiah. Dana dimaksud, hanya digunakan dalam mengelola serta menginput data dari waktu ke waktu,” tuturnya.
Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Setda Provinsi Papua, Rosina Upessy mengatakan, pembangunan tidak mungkin bisa mengalami percepatan serta mengarah kepada sasaran yang tepat jika tak didukung dengan ketersediaan data valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dikatakan, apa yang dilakukan Pemkab Merauke dengan membangun pusat data merupakan upaya positif yang cerdas dan kreatif dalam membangun tata kelola pengelolaan data serta informasi handal dalam mendukung sistem perencanaan pembangunan daerah. Olehnya, kabupaten/kota lain di Papua, agar dapat membangun pusat data seperti ini
Labels:
PAPUA

Aktivis Pesimistis Jokowi Bisa Tuntaskan Persoalan Papua Penulis : Benny Mawel on October 2
Aktivis Hak Asasi Manusia Papua mengaku pesimistis, jika
presiden Joko Widodo mampu menyelesaikan konflik politik, ekonomi,
budaya dan sejumlah masalah kesehatan dan pendidikan yang ada di Papua.
Jokowi malah diyakini tidak beda dengan presiden sebelumnya dalam
menangani masalah Papua, terutama menangani kasus pelanggaran HAM.
“Jokowi dianggap merakyat, namun saya tidak mengharapkan sesuatu karena dia tetap akan diatur oleh sistem Indonesia,”ungkap Peneas Lokbere, koordinator Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) kepada Jubi di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (29/10).
Lokbere mencontohkan penanganan penyelesaian kasus HAM tidak akan berubah karena Jokowi mengangkat Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai menteri Pertahanan. Ryacudu pernah mengatakan prajurit kopasus yang menculik Theys Eluay sebagai pahlawan bangsa.
Karena itu, Lokbere meyakini Ryacudu akan menjalankan kewenangannya dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Ruang gerak orang Papua pasti dibungkam. Eskalasi pelanggaran HAM pun tidak akan pernah berubah. “Pelaku-pelaku pelangaran HAM ini akan terus melakukan pembungkaman ruang demokrasi”.
Pernyataan yang sama datang dari aktivis kelompok garis keras, Komite Nasional Papua Barat. Ones Suhuniap, Sekretaris Umum KNPB mengatakan mengharapkan Jokowi menyelesaikan masalah Papua sesuai harapan orang Papua adalah mimpi.
“Orang mengharapkan Jokowi sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil,”ungkapnya kepada Jubi di Waena, Kota Jayapura, Rabu (29/10). Ia mencontohkan persoalan yang ada di di Pulau Jawa. Orang banyak mencari pekerjaan dan tidur di bawah kolong jembatan.
Katanya, masalah yang ada di bawah kaki saja belum selesai, lalu mau menyelesaikan masalah yang jauh itu tidak mungkin.
Alasan lain, Jokowi akan bertindak sesuai dengan ideologi pendiri Republik Indonesia. Konsep apapun yang Jokowi gunakan tidak akan jauh dari konsep pembangunan Soekarno. Ones memprediksi ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri akan terus membisik Jokowi untuk masalah Papua.
“Orang Papua harus tahu Jokowi diusulkan oleh PDI. P. Karena itu, Jokowi akan jalakan visi dan misi parati ini,”ujarnya serius
“Jokowi dianggap merakyat, namun saya tidak mengharapkan sesuatu karena dia tetap akan diatur oleh sistem Indonesia,”ungkap Peneas Lokbere, koordinator Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) kepada Jubi di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (29/10).
Lokbere mencontohkan penanganan penyelesaian kasus HAM tidak akan berubah karena Jokowi mengangkat Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai menteri Pertahanan. Ryacudu pernah mengatakan prajurit kopasus yang menculik Theys Eluay sebagai pahlawan bangsa.
Karena itu, Lokbere meyakini Ryacudu akan menjalankan kewenangannya dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Ruang gerak orang Papua pasti dibungkam. Eskalasi pelanggaran HAM pun tidak akan pernah berubah. “Pelaku-pelaku pelangaran HAM ini akan terus melakukan pembungkaman ruang demokrasi”.
Pernyataan yang sama datang dari aktivis kelompok garis keras, Komite Nasional Papua Barat. Ones Suhuniap, Sekretaris Umum KNPB mengatakan mengharapkan Jokowi menyelesaikan masalah Papua sesuai harapan orang Papua adalah mimpi.
“Orang mengharapkan Jokowi sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil,”ungkapnya kepada Jubi di Waena, Kota Jayapura, Rabu (29/10). Ia mencontohkan persoalan yang ada di di Pulau Jawa. Orang banyak mencari pekerjaan dan tidur di bawah kolong jembatan.
Katanya, masalah yang ada di bawah kaki saja belum selesai, lalu mau menyelesaikan masalah yang jauh itu tidak mungkin.
Alasan lain, Jokowi akan bertindak sesuai dengan ideologi pendiri Republik Indonesia. Konsep apapun yang Jokowi gunakan tidak akan jauh dari konsep pembangunan Soekarno. Ones memprediksi ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri akan terus membisik Jokowi untuk masalah Papua.
“Orang Papua harus tahu Jokowi diusulkan oleh PDI. P. Karena itu, Jokowi akan jalakan visi dan misi parati ini,”ujarnya serius
Labels:
PAPUA

477 Mahasiswa di Manado Tunggu Gubernur Papua
hasiswa
Papua di Manado, Rabu (22/10) mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Utara
menuntut jaminan keamanan untuk mereka. (Dok. IMAPA)
Jayapura, Jubi – Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua (IMIPA), menuntut Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Sinyo H Sarundajang memfasilitasi kedatangan Gubernur Papua dan Papua Barat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Mahasiswa Papua di provinsi tersebut.
“Kemarin (Rabu, 22/10), kami 477 mahasiswa Papua yang ada di Sulawesi Utara lakukan demo di kantor Gubernur Sulut. Kami minta Gubernur Sulut untuk memfasilitasi kedatangan Gubernur Papua dan Papua Barat, sebelum kami menandatangani perjanjian damai yang diajukanpemerintah Sulawesi Utara,” kata YemtoTabo, Ketua IMIPA Sulawesi Utara, (23/10).
Informasi yang dihimpun
Jubi, hari Kamis (23/10) kemarin dilakukan Rekonsiliasi antara mahasiswa Papua dan wargaTataaran di Unima. Rekonsiliasi ini kabarnya dipimpin langsung oleh Gubernur Sulut SH Sarundajang, Kapolda Sulut Brigjen Pol Jimmy Palmer dan Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang.
Namun menurutTabo, mahasiswa yang kuliah di Universitas Negeri Manado (Unima) ini, beberapa mahasiswa Papua memang dating ke Kantor Gubernur Sulawesi Utara untuk melakukan rekonsiliasi.
“Tapi saat kami sampai disana, kami malah diminta menandatangani perjanjian damai. Jadi kami sampaikan lagi tuntutan kemarin, Gubernur Papua dan Papua Barat harus hadir, sebelum kami mensepakati apapun. Karena mereka orang tua kami.” kata Tabo.
Selain memfasilitasi kedatangan dua Gubernur ini, Tabo juga meminta Gubernur Sulawesi Utara menghadirkan tokoh masyarakat Minahasa untuk mengklarifikasi kebenaran masalah dan segera mengungkap pelaku pembunuhan mahasiswa Papua, Petius Tabuni Minggu (19/10) pagi di Tondano. Petius, tewas dengan tubuh penuh luka akibat senjata tajam.
“Pemprov Sulut harus mengurus semua biaya almarhum serta pemulangan Jenazah ke Papua.” tambahTabo.
Tabo menambahkan, hingga saatini, meskipun mereka bisa kuliah seperti biasa, namun mereka masih mendapatkan intimidasi dari warga setempat.
Gubernur Sulawesi Utara, disampaikan oleh Kabiro Humas dan Pemerintahan Setda Provinsi Sulut, Lynda WantaniaMSi, telah menjamin keamanan mahasiswa Papua di daerah tersebut dan telah meminta aparat keamanan untuk memberikan perlindungan.
“Jaminan itu disampaikan oleh Guberur Sarundajang ketika menerima aksi damai ratusan mahasiswa asal Papua di halaman kantor gubernur, Rabu (22/10).
Lynda menambahkan mahasiswa Papua itu mendatangi gubernur untuk meminta kepastian hokum dan perlindungan bagi seluruh mahasiswa Papua yang menimba ilmu di Minahasa.
“Gubernur Sarundajang memohon kepada mahasiswa Papua untuk tetap tenang, karena peristiwa seperti tidak dikehendaki oleh semua pihak, siapapun itu.” kata Lynda (23/10).
Lanjut Lynda, Gubernur Sarundajang telah melakukan koordinasi dengan unsure Forkopimda yakni Polisi, TNI dan pihak Universitas Manado guna mengantisipasi hal lain yang tidak diinginkan bersama
Jayapura, Jubi – Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua (IMIPA), menuntut Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Sinyo H Sarundajang memfasilitasi kedatangan Gubernur Papua dan Papua Barat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Mahasiswa Papua di provinsi tersebut.
“Kemarin (Rabu, 22/10), kami 477 mahasiswa Papua yang ada di Sulawesi Utara lakukan demo di kantor Gubernur Sulut. Kami minta Gubernur Sulut untuk memfasilitasi kedatangan Gubernur Papua dan Papua Barat, sebelum kami menandatangani perjanjian damai yang diajukanpemerintah Sulawesi Utara,” kata YemtoTabo, Ketua IMIPA Sulawesi Utara, (23/10).
Informasi yang dihimpun
Jubi, hari Kamis (23/10) kemarin dilakukan Rekonsiliasi antara mahasiswa Papua dan wargaTataaran di Unima. Rekonsiliasi ini kabarnya dipimpin langsung oleh Gubernur Sulut SH Sarundajang, Kapolda Sulut Brigjen Pol Jimmy Palmer dan Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang.
Namun menurutTabo, mahasiswa yang kuliah di Universitas Negeri Manado (Unima) ini, beberapa mahasiswa Papua memang dating ke Kantor Gubernur Sulawesi Utara untuk melakukan rekonsiliasi.
“Tapi saat kami sampai disana, kami malah diminta menandatangani perjanjian damai. Jadi kami sampaikan lagi tuntutan kemarin, Gubernur Papua dan Papua Barat harus hadir, sebelum kami mensepakati apapun. Karena mereka orang tua kami.” kata Tabo.
Selain memfasilitasi kedatangan dua Gubernur ini, Tabo juga meminta Gubernur Sulawesi Utara menghadirkan tokoh masyarakat Minahasa untuk mengklarifikasi kebenaran masalah dan segera mengungkap pelaku pembunuhan mahasiswa Papua, Petius Tabuni Minggu (19/10) pagi di Tondano. Petius, tewas dengan tubuh penuh luka akibat senjata tajam.
“Pemprov Sulut harus mengurus semua biaya almarhum serta pemulangan Jenazah ke Papua.” tambahTabo.
Tabo menambahkan, hingga saatini, meskipun mereka bisa kuliah seperti biasa, namun mereka masih mendapatkan intimidasi dari warga setempat.
Gubernur Sulawesi Utara, disampaikan oleh Kabiro Humas dan Pemerintahan Setda Provinsi Sulut, Lynda WantaniaMSi, telah menjamin keamanan mahasiswa Papua di daerah tersebut dan telah meminta aparat keamanan untuk memberikan perlindungan.
“Jaminan itu disampaikan oleh Guberur Sarundajang ketika menerima aksi damai ratusan mahasiswa asal Papua di halaman kantor gubernur, Rabu (22/10).
Lynda menambahkan mahasiswa Papua itu mendatangi gubernur untuk meminta kepastian hokum dan perlindungan bagi seluruh mahasiswa Papua yang menimba ilmu di Minahasa.
“Gubernur Sarundajang memohon kepada mahasiswa Papua untuk tetap tenang, karena peristiwa seperti tidak dikehendaki oleh semua pihak, siapapun itu.” kata Lynda (23/10).
Lanjut Lynda, Gubernur Sarundajang telah melakukan koordinasi dengan unsure Forkopimda yakni Polisi, TNI dan pihak Universitas Manado guna mengantisipasi hal lain yang tidak diinginkan bersama
Labels:
PAPUA

Rabu, 22 Oktober 2014
ANAK NEGERI PAPUA MEMINTA KEBEBASAN
Selembaran seruan kertas putih membangkit
Gairah ketakutan...!!!
membagikan seruan
Kepada Orang di sekitar jalanan
seruan untuk kebebasan kami
bangsa melanesia
Kami meneriakan seribuh kata di jalanan
itulah suara kami
Untuk kebebasan west papua
keringat PUN melanda di sekujur tubuh
Suara PUN menghilang
Lelah....
Leti....
Lesu....
Tetapi...............!!!
Kami anak negeri papua tetap semangat
Untuk meneriakan kebebasan ini
teriakan orasi-orasi yang penuh membara
teriakan untuk melawan kaum pejajah
di negara ini
Suara pun di ambang-ambang kebebasan
Kami tetap meneriakan kebebasan
bersama sang bintang kejor
Labels:
PUISI

Struktur dan Nilai Budaya Puisi Anak Papua
Karya
sastra, baik puisi maupun prosa, yang pernah ditulis oleh anak Papua
belumlah ditangani sebagaimana mestinya. Sebab kenyataan menunjukkan
bahwa hingga saat ini, kita belum temukan satu pun naskah-naskah puisi
yang ditulis oleh anak-anak Papua telah diteliti, didokumentasikan, dan
diterbitkan. Penyebabnya antara lain adalah kurangnya perhatian
masyarakat kita di Papua terhadap karya sastra tulis, khususnya puisi.
Puisi masih dianggap seolah-olah sebagai sesuatu yang tidak penting bagi
mereka.
Penelitian ini merupakan upaya
pendokumentasian terhadap puisi-puisi yang pernah ditulis oleh anak
Papua. Anak Papua yang dimaksud adalah para siswa Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah (SD, SMP, dan SMU) yang ada di Papua. Selain itu,
penelitian ini juga akan menganalisis struktural (sistem formal) dan
nilai budaya yang terkandung dalam naskah puisi anak Papua. Masalah yang
dikemukakan oleh peneliti adalah bagaimana struktur (sistem formal) dan
nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung dalam naskah puisi anak
Papua tersebut.
Data penelitian ini bersumber dari
naskah puisi Sayembara Penulisan Puisi Siswa SD dan Remaja di Kota dan
Kabupaten Jayapura. Adapun jumlah naskah puisi yang dianalisis sebanyak
141 naskah. Dalam penelitian ini, puisi-puisi ditulis oleh anak-anak
Papua akan diperlakukan sebagai karya sastra yang memiliki otonomi
penuh.Yang disoroti dalam penelitian ini adalah sistem formalnya, yang
unsur-unsurnya antara lain kosakata, citraan, bahasa kiasan (metafora,
personofikasi, dsb), sarana retorika (hiperbola, repetisi, pararelisme,
dsb), dan aspek ketatabahasaan (pemendekan kata, reduplikasi, dsb). Di
samping dilihat unsur-unsur sistem formal tersebut, juga diperhatikan
keterkaitan unsur-unsur sistem formal tersebut, jga diperhatikan
keterkaitan unsur-unsur sistem formal itu dengan sistem formal itu dalam
membangun keutuhan sajak.
Landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis ujaran-ujaran moral dalam puisi anak Papua ini adalah teori
struktural. Selain itu, pengkajian ajaran-ajaran moral puisi anak Papua
menggunakan pendekatan pragmatik seperti yang dikembangkan oleh Abrams
(dalam Teeuw, 1988: 49-53). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan struktural.
Dari hasil penelitian ini, tampak
bahwa sistem formal yang digunakan dalam puisi-puisi tersebut sangat
beragam cara pengungkapannya. Adapun unsur-unsur sistem formal yang
paling menonjol dikemukakan dan digunakan dalam puisi anak-anak Papua
adalah kosakata (kosakata sehari-hari, kosakata bahasa daerah, dan
kosakata ilmiah), citraan (citraan lihatan dan citraan dengaran), bahasa
kiasan (personifikasi, metafora, perbandingan, dan alegori), sarana
retorika (repetisi, rhetoric reticence, pertanyaan retorik, pararelisme, tautologi, dan hiperbola), dan aspek kebahasaan (pemendekan kata, reduplikasi, dan imperatif).
Secara umum, nilai budaya yang
terdapat dalam Puisi Anak Papua adalah patriotisme dan bela negara,
nilai kemanusiaan, etos kerja, sikap hormat kepada guru dan orang tua,
persaudaraan, dan persahabatan.
Labels:
PUISI

SUARA HATI RAKYAT PAPUA Untuk Bapak Susilo Bambang Yudoyono
Kami pun sama seperti mereka...
Ingn hidup tentram damai sentosa..
Kami hanya ingn merdeka..
Karna kami merasa tercampa dari negri indonesia...
Kami tumbuh d negeri indonesia...
Namun indonesia menelantarkan kami d sini...
Mereka menganak tirikan kami...
D mana keadilan tuk kami...
Pulau kami kaya akan rempah"..
Logam dan emas pun ada d sana...
Namun mengapa pulau kami termisikin d indonesia..
Itulah yg membuat kami ingnkan merdeka...
Bebaskanlah kami wahai Indonesia...
Karna kami ingnkan merdeka...
Sudahilah kekerasanmu d pulau kami indonesia..
Karna kami hanya ingnkan merdeka....
Ingn hidup tentram damai sentosa..
Kami hanya ingn merdeka..
Karna kami merasa tercampa dari negri indonesia...
Kami tumbuh d negeri indonesia...
Namun indonesia menelantarkan kami d sini...
Mereka menganak tirikan kami...
D mana keadilan tuk kami...
Pulau kami kaya akan rempah"..
Logam dan emas pun ada d sana...
Namun mengapa pulau kami termisikin d indonesia..
Itulah yg membuat kami ingnkan merdeka...
Bebaskanlah kami wahai Indonesia...
Karna kami ingnkan merdeka...
Sudahilah kekerasanmu d pulau kami indonesia..
Karna kami hanya ingnkan merdeka....
Labels:
PUISI

Jumat, 17 Oktober 2014
Polisi di Surabaya Juga Lakukan Menertibkan Truk Melintas di Jalan
GresikKamis, 16/10/2014 17:10 WIB
Selain Gresik, polisi Surabaya juga melakukan penertiban truk. Penertiban dilakukan untuk mencegah Gresik
terjadinya kecelakaan maut karena rem blong seperti yang terjadi di Gresik hingga menewaskan tiga orang.
Dua resort polisi yang ada di Surabaya yakni Polrestabes Surabaya dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak sama-sama melakukan penertiban. Polrestabes Surabaya melakukannya terhadap truk trailer dan tronton di Jalan Tambak Oso Wilangon, sementara Polres Pelabuhan Tanjung Perak menyasar truk-truk pengangkut muatan ekspedisi di kawasan Semut Kali.
"Untuk truk, tinggi kendaraan tidak boleh lebih dari empat meter. Dan jangan sampai memuat barang melebihi batas ketinggian meski barang itu ringan," ujar Kanit Pengaturan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ipda M Sapari kepada wartawan di lokasi, Kamis (16/10/2014).
Kepada para sopir dan pemilik ekspedisi, Sapari lebih memberikan edukasi. Sapari meminta agar kelengkapan kendaraan dicek sebelum berangkat, termasuk mengecek karet ban dan terutama rem.
"Pelanggaran yang dilakukan kendaraan besar masih banyak dilakukan. Setiap harinya kami menindak hingga lima kendaraan besar setiap harinya," lanjut Sapari.
Kasubbag Humas Polres Pelabuhan Tanjung perak AKP Lily Djafar mengatakan bahwa dalam penertiban kali ini, tidak ada tilang yang dikenakan. Namun jika pelanggaran masih dilakukan, pihaknya tak segan-segan melakukan penindakan.
"Kawasan Perak termasuk kawasan yang paling banyak dilewati truk-truk besar. Karena itu kami harus mengantisipasinya
Selain Gresik, polisi Surabaya juga melakukan penertiban truk. Penertiban dilakukan untuk mencegah Gresik
terjadinya kecelakaan maut karena rem blong seperti yang terjadi di Gresik hingga menewaskan tiga orang.
Dua resort polisi yang ada di Surabaya yakni Polrestabes Surabaya dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak sama-sama melakukan penertiban. Polrestabes Surabaya melakukannya terhadap truk trailer dan tronton di Jalan Tambak Oso Wilangon, sementara Polres Pelabuhan Tanjung Perak menyasar truk-truk pengangkut muatan ekspedisi di kawasan Semut Kali.
"Untuk truk, tinggi kendaraan tidak boleh lebih dari empat meter. Dan jangan sampai memuat barang melebihi batas ketinggian meski barang itu ringan," ujar Kanit Pengaturan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ipda M Sapari kepada wartawan di lokasi, Kamis (16/10/2014).
Kepada para sopir dan pemilik ekspedisi, Sapari lebih memberikan edukasi. Sapari meminta agar kelengkapan kendaraan dicek sebelum berangkat, termasuk mengecek karet ban dan terutama rem.
"Pelanggaran yang dilakukan kendaraan besar masih banyak dilakukan. Setiap harinya kami menindak hingga lima kendaraan besar setiap harinya," lanjut Sapari.
Kasubbag Humas Polres Pelabuhan Tanjung perak AKP Lily Djafar mengatakan bahwa dalam penertiban kali ini, tidak ada tilang yang dikenakan. Namun jika pelanggaran masih dilakukan, pihaknya tak segan-segan melakukan penindakan.
"Kawasan Perak termasuk kawasan yang paling banyak dilewati truk-truk besar. Karena itu kami harus mengantisipasinya
Labels:
POLITIK

Seorang Pendeta Ditahan Polda Jatim Diduga Palsukan Surat
Seorang pendeta diamankan Direktorat reserse kriminal umum
(Ditreskrimum) Polda Jatim. Pendeta, Sujarwo, ditahan karena dugaan
pemalsuan pengangkatan dirinya sebagai Gembala Pelaksana Gereja Bethany
Indonesia, Nginden, Surabaya.
"Tersangka sudah kita tahan sejak 2 minggu lalu," kata Kanit III Subdit IV Reknata Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Simamora, Kamis (16/10/2014).
Untuk melengkapi pemberkasan, polda menggelar rekonstruksi terkait kasus pemalsuan tersebut yakni di 7 lokasi dan terdapat 11 adegan.
"Kan bisa dilihat sendiri, tersangka mengetik surat pengangkatan dirinya di rumah. Di mana sebelumnya melakukan pertemuan dengan pengurus Gereja Bethany Indonesia," tuturnya.
Perwira dengan satu melati di pundaknya ini menambahkan, rekonstruksi juga menghadirkan saksi-saksi lainnya. "Dengan digelarnya rekonstruksi akan jelas di mana letak pemalsuan surat yang dilakukan tersangka," terangnya.
Sementara Sekretaris Gereja Bethany Indonesia Nginden dan Pengurus Sinode menambahkan, pengangkatan Gembala Pelaksana terhadap Sujarwo oleh Alex Tanuseputra di luar kewenangan yang berlaku.
"Pak Alex tidak punya hak atas pengangkatan Sujarwo sebagai Gembala Pelaksana, karena mulai 2012 sampai saat ini Gembala Sidang Gereja Bethany Indonesia Nginden lokal masih tetap Pak Aswin Tanuseputra," tandasnya.
"Tersangka sudah kita tahan sejak 2 minggu lalu," kata Kanit III Subdit IV Reknata Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Simamora, Kamis (16/10/2014).
Untuk melengkapi pemberkasan, polda menggelar rekonstruksi terkait kasus pemalsuan tersebut yakni di 7 lokasi dan terdapat 11 adegan.
"Kan bisa dilihat sendiri, tersangka mengetik surat pengangkatan dirinya di rumah. Di mana sebelumnya melakukan pertemuan dengan pengurus Gereja Bethany Indonesia," tuturnya.
Perwira dengan satu melati di pundaknya ini menambahkan, rekonstruksi juga menghadirkan saksi-saksi lainnya. "Dengan digelarnya rekonstruksi akan jelas di mana letak pemalsuan surat yang dilakukan tersangka," terangnya.
Sementara Sekretaris Gereja Bethany Indonesia Nginden dan Pengurus Sinode menambahkan, pengangkatan Gembala Pelaksana terhadap Sujarwo oleh Alex Tanuseputra di luar kewenangan yang berlaku.
"Pak Alex tidak punya hak atas pengangkatan Sujarwo sebagai Gembala Pelaksana, karena mulai 2012 sampai saat ini Gembala Sidang Gereja Bethany Indonesia Nginden lokal masih tetap Pak Aswin Tanuseputra," tandasnya.
Labels:
POLITIK

Ahok Banyak Belajar dari Jokowi, Kecuali Soal Makan
Jokowi mendaulat suksesornya, Basuki Thahaja
Purnama (Ahok), untuk berbicara setelah dia selesai berpidato dalam
acara silaturahmi dengan ribuan pengurus RT/RW, kelurahan dan kecamatan
di Jakarta. Setelah diwarnai insiden mik Jokowi-Ahok yang memicu tawa,
Ahok akhirnya berpidato.
"Orang memang memarahi Pak Jokowi tidak amanah, tapi selalu saya bilang kalau Bapak tidak menyeberang tidak mungkin selesai masalah Jakarta, kalau tidak dari Merdeka Selatan dan Merdeka Utara," kata Ahok sambil sesekali melihat Jokowi yang ada di sampingnya. Yang dimaksud Merdeka Utara adalah Istana Kepresidenan.
Acara ini berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2014). Ahok berpidato di samping Jokowi, keduanya memakai batik lengan panjang.
Ahok juga memuji Jokowi yang dalam pidato pamitannya sebagai gubernur akan mendorong pembangunan Jakarta menjadi lebih cepat. "Baru sekali ini Jakarta tanggung jawab presiden. Jarang sekali presiden bilang begitu," katanya.
Ahok mengaku sekarang lebih siap mengatur Jakarta. Dia mengatakan tidak menyiapkan apa-apa untuk memimpin Jakarta. "Kalau orang tanya, apa yang harus disiapin saya enggak siapkan apa-apa. Karena sekarang lebih hebat, bekingnya sekarang presiden," katanya disambut tawa.
Ahok mengaku belajar banyak dari Jokowi, kecuali satu hal yaitu makan. "Dia bisa makan agak telat, saya belum bisa. Bisa dilihat kan siapa yang makan lebih banyak," kata Ahok disambut tawa para hadirin.
Ahok juga ingin mengantar Jokowi ke Istana. "Saya juga pengin lihat Istana seperti apa," kata Ahok, lagi-lagi disambut tawa.
"Orang memang memarahi Pak Jokowi tidak amanah, tapi selalu saya bilang kalau Bapak tidak menyeberang tidak mungkin selesai masalah Jakarta, kalau tidak dari Merdeka Selatan dan Merdeka Utara," kata Ahok sambil sesekali melihat Jokowi yang ada di sampingnya. Yang dimaksud Merdeka Utara adalah Istana Kepresidenan.
Acara ini berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2014). Ahok berpidato di samping Jokowi, keduanya memakai batik lengan panjang.
Ahok juga memuji Jokowi yang dalam pidato pamitannya sebagai gubernur akan mendorong pembangunan Jakarta menjadi lebih cepat. "Baru sekali ini Jakarta tanggung jawab presiden. Jarang sekali presiden bilang begitu," katanya.
Ahok mengaku sekarang lebih siap mengatur Jakarta. Dia mengatakan tidak menyiapkan apa-apa untuk memimpin Jakarta. "Kalau orang tanya, apa yang harus disiapin saya enggak siapkan apa-apa. Karena sekarang lebih hebat, bekingnya sekarang presiden," katanya disambut tawa.
Ahok mengaku belajar banyak dari Jokowi, kecuali satu hal yaitu makan. "Dia bisa makan agak telat, saya belum bisa. Bisa dilihat kan siapa yang makan lebih banyak," kata Ahok disambut tawa para hadirin.
Ahok juga ingin mengantar Jokowi ke Istana. "Saya juga pengin lihat Istana seperti apa," kata Ahok, lagi-lagi disambut tawa.
Labels:
POLITIK

Kamis, 09 Oktober 2014
Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas
Ratusan koli berisi biskuit program Pemberian Makanan Tambahan Anak
Sekolah (PMTAS) sampai akhir Maret 2014 lalu masih menumpuk di sebuah
ruang kantor Dinas Kesehatan di Kabupaten Paniai Papua. Barang tersebut
belum bisa disitribusikan karena belum tersedia dana untuk penyaluran ke
distrik di daerah pedalaman.
Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai Yosia Yeimo, SKM kepada Tim UP4B ketika mengkonfirmasi keberadaan ratusan koli paket tersebut menjelaskan, penumpukan itu akibat faktor geografis. “Kami kesulitan pengiriman karena letak sekolah berada jauh di pedalaman”, ungkap Yosia Yeimo. Pihaknya tidak akan menumpuk berlama-lama di kantor yang makin menyesakkan itu. Ia menjamin dalam waktu dekat akan disalurkan sampai sekolah tujuan. Usulan untuk penyediaan anggaran biaya pengiriman sedang disiapkan dan akan segera disampaikan ke dinas untuk mendukung biaya distribusi
Terima kasih, sudah mengikuti apel. Siang ini tidak ada pengumuman yang perlu disampaikan. Untuk itu seluruh karyawan bisa bubar tanpa penghormatan”, ucap singkat dr.Pujo yang memimpin apel karyawan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Paniai Selasa (25/3). Tradisi apel saat pulang kerja itu, tidak terbatas diikuti staf biasa tetapi juga seluruh dokter dan paramedis yang bertugas saat itu. Apel siang itu berjalan tertib, meski tanpa direktur rumah sakit mereka tetap menjalankan apel. Kepala Seksi Pelayanan Medis (Kasi Yanmed) dr. Martha yang hari itu mewakili direktur yang sedang dinas luar juga ikut dalam barisan.
Seperti biasanya setiap apel, selalu ditutup doa yang dipimpin salah seorang karyawan. Doa yang diungkapkan adalah pernyataan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, bahwa mereka telah dapat mengakhiri masa tugas hari itu, dan mendoakan kepada pasien dan yang berobat karena sakit agar mendapat kesembuhan.
Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai Yosia Yeimo, SKM kepada Tim UP4B ketika mengkonfirmasi keberadaan ratusan koli paket tersebut menjelaskan, penumpukan itu akibat faktor geografis. “Kami kesulitan pengiriman karena letak sekolah berada jauh di pedalaman”, ungkap Yosia Yeimo. Pihaknya tidak akan menumpuk berlama-lama di kantor yang makin menyesakkan itu. Ia menjamin dalam waktu dekat akan disalurkan sampai sekolah tujuan. Usulan untuk penyediaan anggaran biaya pengiriman sedang disiapkan dan akan segera disampaikan ke dinas untuk mendukung biaya distribusi
Terima kasih, sudah mengikuti apel. Siang ini tidak ada pengumuman yang perlu disampaikan. Untuk itu seluruh karyawan bisa bubar tanpa penghormatan”, ucap singkat dr.Pujo yang memimpin apel karyawan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Paniai Selasa (25/3). Tradisi apel saat pulang kerja itu, tidak terbatas diikuti staf biasa tetapi juga seluruh dokter dan paramedis yang bertugas saat itu. Apel siang itu berjalan tertib, meski tanpa direktur rumah sakit mereka tetap menjalankan apel. Kepala Seksi Pelayanan Medis (Kasi Yanmed) dr. Martha yang hari itu mewakili direktur yang sedang dinas luar juga ikut dalam barisan.
Seperti biasanya setiap apel, selalu ditutup doa yang dipimpin salah seorang karyawan. Doa yang diungkapkan adalah pernyataan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, bahwa mereka telah dapat mengakhiri masa tugas hari itu, dan mendoakan kepada pasien dan yang berobat karena sakit agar mendapat kesembuhan.
Labels:
KESEHATAN

Kamis, 02 Oktober 2014
Jokowi Terbitkan Rekomendasi Referendum Papua Merdeka
JOKOWI presiden terpilih oleh rakyat yang tertipu telah menerbitkan
rekomendasi persetujuan Referendum Papua Merdeka tulis @TM2000Back
dalam kuliah twitnya (kultwit) Sabtu,(27/9/2014). Pada kicauannya kali
ini TM2000 mengatakan, Kemarin kami terima informasi dari lembaga
intelijen, bahwa Jokowi telah terbitkan rekomendasi referendum Papua
Merdeka.
Pada tanggal 18-19 Sept 2014 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Syahnarki, mantan wakasad, Pengurus PPAD, diundang INTERFET datang ke Australia.Letjen Purn Kiki Syahnarki diundang INTERFET Australia jadi salah satu pembicara Seminar bertema “TIMOR CRISIS” di Melbourne, Australia
Turut hadir 21 pembicara dari manca negara. Pembicara terakhir Prof Damien Kingsbury. Penunjukan Kingsbury sebagai the last speaker by design. Pada kesempatan itu Prof Damien Kingsbury mengatakan dirinya memiliki “Proposal Joko Widodo” tentang Referendum Kemerdekaan Papua
Prof Kingsbury mengatakan : “Jika Indonesia mengalami krisis di Papua sebegemana di Timor Timur dulu, maka INTERFET HARUS MASUK KE PAPUA !”
Jika Interfet masuk ke Papua, maka hasil akhirnya pasti sama dengan Timor Timur dulu. Lepas dari NKRI. Australia diback up USA siap bantu. Di Darwin Australia, berjarak 840 Km dari Papua, sudah siaga pasukan marinir AS (US Marine) sebanyak 11.000 personil dan akan jadi 67.000
Kehadiran US Marine di Darwin sudah dimulai sejak tahun 2011, awalnya hny 250 personil. Obama putuskan tambah jadi total 67.000 ke depannya. Kami sudah twitkan 2 tahun lalu potensi ancaman disintegrasi NKRI >> AS tambah pasukan di Darwin, Papua bahaya ! chirpstory.com/li/97609 l
Jumlah personil US Marine 11.000 yang kami sebut tadi adalah hasil investigasi kami pada akhir tahun 2013 lalu. Sekarang? Mgkin berlipat ganda.
Good for you Please follow “@kospirasiglobal: 13 National Union of Student, The Foundationfor Endagered Languages, Down to Earth, World
Jika anda mampir ke Darwin, Ausie, lihatlah personil US Marine yg jalan-jalan di tengah kota. Lebih banyak US Marine dibanding warga lokal.
Jika tahun depan Papua lepas dan merdeka, jangan salahkan kami. Salahkan diri anda sendiri yang mau diperdaya Jokowi dan majikan-majikannya.” Penyesalan selalu datang terlambat. Kalau datang di depan, itu namanya pendaftaran hehe ..just kidding (menghibur hati kami yang sedih)
Prof Damien Kingsbury adalah mantan The Australia East Timor International Volunteer Program(TAETIVP). Agen Australia, misi pecahkan NKRI
Kingsbury juga Director of School of International and Political Studies at Deakin University.Lembganya bertugas beri masukan ke PM Ausie
Masa depan RI ada di Papua. Pulau no. 2 terbesar di dunia (jika digabung dengan PNG), surga tambang, migas, emas, mineral, hutan, ikan dst. Menyitir taufik ismail : “masa depan Indonesia adalah Papua yang terpisah dan merdeka….” Sedih..gara-gara banyak rakyat gak tau si jokowi proxy. 0 gbn
Pada tanggal 18-19 Sept 2014 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Syahnarki, mantan wakasad, Pengurus PPAD, diundang INTERFET datang ke Australia.Letjen Purn Kiki Syahnarki diundang INTERFET Australia jadi salah satu pembicara Seminar bertema “TIMOR CRISIS” di Melbourne, Australia
Turut hadir 21 pembicara dari manca negara. Pembicara terakhir Prof Damien Kingsbury. Penunjukan Kingsbury sebagai the last speaker by design. Pada kesempatan itu Prof Damien Kingsbury mengatakan dirinya memiliki “Proposal Joko Widodo” tentang Referendum Kemerdekaan Papua
Prof Kingsbury mengatakan : “Jika Indonesia mengalami krisis di Papua sebegemana di Timor Timur dulu, maka INTERFET HARUS MASUK KE PAPUA !”
Jika Interfet masuk ke Papua, maka hasil akhirnya pasti sama dengan Timor Timur dulu. Lepas dari NKRI. Australia diback up USA siap bantu. Di Darwin Australia, berjarak 840 Km dari Papua, sudah siaga pasukan marinir AS (US Marine) sebanyak 11.000 personil dan akan jadi 67.000
Kehadiran US Marine di Darwin sudah dimulai sejak tahun 2011, awalnya hny 250 personil. Obama putuskan tambah jadi total 67.000 ke depannya. Kami sudah twitkan 2 tahun lalu potensi ancaman disintegrasi NKRI >> AS tambah pasukan di Darwin, Papua bahaya ! chirpstory.com/li/97609 l
Jumlah personil US Marine 11.000 yang kami sebut tadi adalah hasil investigasi kami pada akhir tahun 2013 lalu. Sekarang? Mgkin berlipat ganda.
Good for you Please follow “@kospirasiglobal: 13 National Union of Student, The Foundationfor Endagered Languages, Down to Earth, World
Jika anda mampir ke Darwin, Ausie, lihatlah personil US Marine yg jalan-jalan di tengah kota. Lebih banyak US Marine dibanding warga lokal.
Jika tahun depan Papua lepas dan merdeka, jangan salahkan kami. Salahkan diri anda sendiri yang mau diperdaya Jokowi dan majikan-majikannya.” Penyesalan selalu datang terlambat. Kalau datang di depan, itu namanya pendaftaran hehe ..just kidding (menghibur hati kami yang sedih)
Prof Damien Kingsbury adalah mantan The Australia East Timor International Volunteer Program(TAETIVP). Agen Australia, misi pecahkan NKRI
Kingsbury juga Director of School of International and Political Studies at Deakin University.Lembganya bertugas beri masukan ke PM Ausie
Masa depan RI ada di Papua. Pulau no. 2 terbesar di dunia (jika digabung dengan PNG), surga tambang, migas, emas, mineral, hutan, ikan dst. Menyitir taufik ismail : “masa depan Indonesia adalah Papua yang terpisah dan merdeka….” Sedih..gara-gara banyak rakyat gak tau si jokowi proxy. 0 gbn
Labels:
POLITIK

Langganan:
Postingan (Atom)