Nickolas: Ucapan PM Vanuatu Bohong Besar, Tidak Ada Pelanggaran Besar di Papua

Ucapan PM Vanuatu Moana Carcasses Kalosil pada Sidang Tahunan Dewan HAM PBB di Jenewa Swiss tanggal 4 Maret 2014 dinilai sangat melukai masyarakat Papua.

Hal itu dikatakan Mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nickolas Messet dalam jumpa pers yang digelar di Hotel Kaisar Pancoran Jakarta, Rabu (26/3).

Lebih lanjut, Nickolas mengatakan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dinilainya sangat mengganggu komunitas demokrasi seluruh dunia. Munculnya penolakan masyarakat khususnya masyarakat Papua terhadap pidato PM Vanuatu dan membuktikan bahwa pidato tersebut tidak berdasar serta mengandung unsur politis terselubung.

Menanggapi pernyataan itu,  tokoh papua yang dimotori oleh Nickolas Messet membantah ucapan PM vanuatue yang dianggap bohong besar. Pelanggaran HAM  yang terjadi setiap hari di Papua, bahwa  foto-foto yang dikasih oleh Perdana Menteri yang beredar di internet itu sudah dari tahun 70 an.

“Itu bohong besar, bilang terjadi pelanggaran HAM setiap hari di papua,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini Papua sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur yang  baik, dari segi penegakan hukum. Jenis bentuk pelanggaran HAM sudah tidak ada  seperti di era tahun 70 an, sejak reformasi bergulir pasca runtuhnya rezim Soeharto, Papua mengalami satu kemajuan yang bagus.

“Memang kita tidak menyangkal, benar ada pelanggaran HAM ditahun tahun 70an dari Aceh sampai Papua,” terang dia.

Dikatakannya, ada pelanggaran HAM besar-besaran di saat orde baru memerintah, dan disaat tanggal 21 Mei 1998 turunya rezim Soeharto, sejak reformasi bergulir dan kebebasan demokrasi dikedepankan, pelanggaran HAM sudah tidak ada lagi.

“Jadi kalau ada Perdana Menteri dari negara kecil yang mengatakan ada pelanggaran HAM yang terjadi setiap hari di Papua itu sama sekali bohong. Mau mengungkit-ngungkit lagi masalah yang lalu,” ujarnya.

Diakhir pembicaraan Mantan Menlu OPM ini mengakui sebenarnya NKRI ini sudah aman dan tentram bagi orang Papua sudah mulai sadar bahwa perjuangan mereka bukan merdeka.

“Tapi untuk mementingkan hak-hak asas mereka atau mementingkan hak-hak leluhur mereka, tanah, kekayaan alam, itu harus dibagi rata sama orang papua,” tutupnya.