Josef juga meminta Jokowi untuk mengutamakan urusan HAM termasuk penyelesaian pelanggaran HAM pada masa lalu serta membuka akses pemantau internasional ke Papua.
"Joko Widodo yang dikonfirmasikan sebagai pemenang pemilihan presiden 9 Juli, telah menjanjikan untuk mengutamakan urusan hak asasi manusia selama masa pemerintahannya, termasuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran serius HAM di masa lalu, melindungi kebebasan beragama, mereformasi kepolisian dan membuka akses ke Papua bagi para pemantau internasional," tambah Josef.
Menurut Richard Bennett, Direktur Asia Pasifik Amnesty International, lanjut Josef, sekarang saatnya Jokowi harus mewujudkan komitmennya untuk hak asasi manusia sebagaimana ungkapan pada masa kampanye.
"Merupakan sesuatu yang membesarkan hati bahwa Presiden Joko Widodo telah berbicara tentang komitmennya untuk hak asasi manusia selama masa kampanye presiden; sekarang saatnya dia harus mewujudkannya".
Pemerintahan yang baru memiliki kesempatan untuk membuka halaman baru menuju era di mana hak asasi manusia secara sejati dihormati di Indonesia.
"Kemenangan Joko Widodo akan meningkatkan harapan banyak aktivis hak asasi manusia dan korban yang telah berjuang melawan impunitas selama bertahun-tahun harapan-harapan tersebut tidak bisa dihabisi," tulisnya.
Sebagai langkah paling awal, pihaknya mendesak pemerintahan yang baru untuk mengambil evaluasi mendalam rekam jejak hak asasi manusia Indonesia selama dekade terakhir dan memformulasikan sebuah rencana aksi yang jelas.
"Yang juga penting, hal ini harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil dan aktor-aktor penting lainnya".
Amnesty International juga membuat setidaknya beberapa rekomendasi diantaranya: Melawan iklim impunitas bagi kejahatan-kejahatan masa lalu, Penghormatan terhadap kebebasan beragama dan toleransi beragama, Pelanggaran HAM oleh polisi, Pembebasan tahanan nurani (prisoners of conscience), Promosi dan perlindungan HAM di ASEAN.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar