Beberapa permasalahan dan solusi perekonomian indonesia

• Beberapa Permasalahan dan Solusi Perekonomian Indonesia. Selama tiga tahun dari 2005, 2006, dan 2007 perekonomian Indonesia tumbuh cukupsignifikan (rata-rata di atas 6%), menjadikan Indonesia saat ini secara ekonomi cukupdipertimbangkan oleh perekonomian dunia. Hal ini dapat dilihat dengan diundangnyaIndonesia ke pertemuan kelompok 8-plus (G8plus) di Kyoto Jepang pada bulan Juli 2008bersama beberapa negara yang disebut BRIICS (Brasil, Rusia, India, Indonesia dan SouthAfrica). Pada tahun 2008 pendapatan per kapita Indonesia sudah meliwati US$ 2.000, bahkanpada tahun 2009, GDP Indonesia ditetapkan di atas angka 5.000 triliun Rupiah atau setaradengan US$ 555 milyar. Angka-angka ini cukup mendukung estimasi bahwa pada tahun2015 Indonesia sudah menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia dengan GDP di atas US$ 1triliun. Namun masih banyak hambatan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia untukmenuju kesana, misalnya; kondisi infrastruktur perekonomian (seperti jalan, jembatan,pelabuhan dan listrik), tingginya angka pengangguran (kisaran 9%), tingginya inflasi yangdisebabkan oleh meningkatnya harga energi dunia (sudah menyentuh 11,,%), belumoptimalnya kedatangan FDI ke Indonesia, belum optimalnya peranan APBN sebagai stimulusekonomi (belum ekspansif).Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia. Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia yang masih muncul saat ini dijadikanfokus program ekonomi 2008-2009 yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 yangmemuat berbagai kebijakan ekonomi yang menjadi target pemerintah yang dapatdikelompokkan ke dalam 8 bidang yaitu: (i) investasi, (ii) ekonomi makro dan keuangan, (iii)ketahanan energi, (iv) sumber daya alam, lingkungan dan pertanian, (v) pemberdayaan usahamikro kecil dan menengah (UMKM), (vi) pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomiASEAN, (vii) infrastruktur, dan (viii) ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Analisis singkat atas kondisi ke-delapan bidang yang menjadi paket kebijakanekonomi tahun 2008-2009 adalah sebagaimana berikut ini:1. Iklim investasi. Realisasi investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha TetapPMDN pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak 159 proyek dengan nilairealisasi investasi sebesar Rp. 34.878,7 miliar (34,88 triliun Rupiah). Sedangkan realisasiInvestasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha Tetap PMA (FDI) padaperiode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak 983 proyek dengan nilai realisasi investasisebesar US$. 10.349,6 juta (US$ 10,34 milyar). Dibandingkan dengan FDI global yangselama 2007 mencapai rekor sebesar US$ 1.500 milyar dan FDI yang masuk ke AmerikaSerikat sebesar US$ 193 miliar, nilai FDI yang masuk ke Indonesia masih sangat rendahyaitu 0,66% terhadap FDI dunia dan 5,18% terhadap FDI ke Amerika Serikat. Walaudemikian, masuknya FDI ke Indonesia pada tahun 2007 ini jauh lebih baik dibandingkandengan masa puncak pra krisis yaitu tahun 1996-1997 yang hanya mencapai US$ 2,98 miliar(1996) dan US$ 4,67 miliar (1997). Menurut hemat penulis realisasi FDI ke Indonesia akan
• dapat lebih meningkat kalau dua faktor kunci untuk masuknya FDI dibenahi yaitu kondisiinfrastruktur, dan masalah birokrasi yang bertele-tele.2. Kebijakan ekonomi makro dan keuangan Dari sisi fiskal, pemerintah menerapkan APBN yang cukup baik yaitu dengan sedikitekspansif walau masih sangat berhati-hati. Hal ini terlihat dari defisit RAPBN tahun 2009sebesar Rp 99,6 triliun atau 1,9 persen dari PDB (Kompas 15 Agustus 2008), walau defisitAPBN masih dapat ditolerir sampai angka 3% (berdasarkan golden rule) . Pada tahun 2009anggaran yang digunakan untuk belanja modal tercatat sebesar Rp 90,7 triliun lebih besar daribelanja barang sebesar Rp 76,4 triliun (Kompas 15 Agustus 2008). Total belanja pemerintahpada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp1.022,6 triliun yang diharapkan lebihberperan dalam menstimulus ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan di atas 6,5%.Pemerintah juga pada tahun 2009 berencana untuk memberikan empat macam insentif fiskalyaitu (i) Pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam jumlah danwaktu tertentu kepada investor yang merupakan industri pionir. (ii) Keringanan Pajak Bumidan Bangunan (PBB), khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau kawasantertentu. (iii) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas imporbarang modal atau mesin serta peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapatdiproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. (iv) Pemerintah mengubahperlakuan PPN atas sebagian barang kena pajak yang bersifat strategis dari yang semula”dibebaskan” menjadi tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Dari sisi moneter, BankIndonesia dengan instrument BI-rate cukup berhasil untuk mengendalikan inflasi, khususnyacore inflation sejak BI rate diterapkan pada tahun 2005. Namun inflasi yang disebabkan olehadanya kenaikan harga energi dan terganggunya masalah distribusi terutama akibat naiknyaharga gas, premium, solar, dan makanan (volatile food) membuat tahun 2008 ini tingkatinflasi cukup tinggi yaitu untuk Januari-Agustus 2008 tercatat 9,4 persen, dan inflasi Agustus2007-Agustus 2008 mencapai 11,85 persen. Menghadap hal ini BI melakukan antisipasidengan menaikan BI rate pada bulan-bulan terakhir sampai September 2008, dan saat ini BIrate sudah mencapai 9,25%. Tingginya BI rate ini memang diharapkan dapat menekan angkainflasi namun disisi lain akan berpengaruh terhadap sektor riil karena kenaikan BI rateberakibat terhadap peningkatan tingkat bunga pinjaman di bank-bank komersial.3. Ketahanan energi. Sebagaimana kita ketahui bahwa harga energi dunia terus berfluktuasi dan sangat sulituntuk diprediksi. Pada tahun 2008 harga minyak dunia bahkan sudah mencapai rekortertinggi sebesar US$ 147 per barel pada 11 Juni lalu. Walau saat ini menurun pada kisaranUS$ 106, bahkan hari ini tanggal 10 September 2008 harga minyak telah turun dibawah US$100 (detik.com). Hal ini sangat berbahaya bagi ketahanan energi nasional karena kita tahubahwa ,sebagai input, naiknya harga energi akan berdampak terhadap kenaikan biayaproduksi dan harga jual. Disamping kenaikan biaya produksi dan harga jual akan mengurangidaya saing produk Indonesia di pasar internasional apalagi pada saat ini sedang terjadipenurunnya daya beli masyarakat internasional akibat inflasi yang meningkat hampir disemuanegara tujuan utama ekspor Indonesia yaitu Amerika Serikat, Negara Eropa (EU), dan AsiaTimur (Jepang, Korea Selatan dan China). Dalam rangka ketahanan energi ini, pemerintah
• melakukan diversifikasi energi dengan misalnya memproduksi bio-fuel yang merupakanpencampuran produk fosil dengan nabati (minyak kelapa sawit). Namun muncul kendalaprogram ini karena saat ini harga komoditi yang menggunakan bahan baku kelapa sawitmengalami kenaikan yang luar biasa yaitu Crude Palm Oil (CPO). Akibatnya, produsenkelapa sawit menjadi gamang dalam menggunakan kelapa sawit apakah untuk digunakansebagai bio energy atau untuk menghasilkan CPO yang ditujukan untuk ekspor. Beberapapengamat mengatakan sebaiknya Indonesia lebih mengembangkan energy geothermal (panasbumi) yang cadangannya sangat berlimpah di Indonesia (terbesar di dunia) karena biayainvestasi yang mahal untuk investasi energi pada geothermal ini akan di offset oleh turunnyasubsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak karena adanya peralihan penggunaan energidari minyak ke geothermal.4. Kebijakan sumber daya alam, lingkungan dan pertanian Indonesia beruntung memiliki sumber daya alam yang melimpah baik bahan tambang,hutan, pertanian, hasil laut, dan cahaya matahari yang sepanjang tahun. Untuk itu, sumberdaya alam yang ada harus dikelola dengan baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi danpeningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat (welfare). Sejauh ini Indonesia telahmemanfaatkan banyak bahan tambang bagi pertumbuhan ekonomi seperti minyak bumi,batubara, gas, bijih besi, emas, nikel, timah dan lain sebagainya. Namun pemanfaatan sumberdaya alam ini membawa dampak negatif (negative externalities) terhadap lingkungan berupapenggundulan hutan penghancuran bukit-bukit yang tentunya berdampak sangat negatifterhadap kondisi lingkungan. Disisi pertanian, walau banyak kemajuan yang dicatat Indonesiamasih mengimpor beras, dan produk pertanian lain seperti kedele, dan hasil perkebunan(gula). Ditargetkan pada tahun 2009, Indonesia sudah dapat berswasembada beras dan gula.5. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini merupakan sektor ekonomiyang cukup tangguh terutama pada saat krisis ekonomi 1998 dimana banyak pelaku ekonomibesar bertumbangan. Beberapa program yang akan diterapkan oleh pemerintah menyangkutpengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini adalah peningkatan aksesUMKM pada sumber pembiayaan dengan (i) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aksesUMKM pada sumber pembiayaan. (ii) Memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM.(iii) Mengoptimalkan pe-manfaatan dana non perbankan untuk pemberdayaan UMKM.Disamping itu akan dilakukan juga pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia(SDM) dengan (i) Meningkatkan mobilitas dan kualitas SDM. (ii) Mendorong tumbuhnyakewira-usahaan yang berbasis teknologi. Hal lainnya adalah peningkatan peluang pasarproduk UMKM dengan (i) Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produkUMKM. (ii) Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antarpelaku pasar yang berbasis kemitraan. (iii) Mengembangkan sistem informasi angkutan kapaluntuk UMKM. (iv) Mengembangkan sinergitas pasar. Terakhir adalah reformasi regulasidengan (i) Menyediakan insentif perpajakan untuk UMKM. (ii) Menyusun kebijakan dibidang UMKM.
• 6. Pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN. Sebagai anggota penting ASEAN Indonesia berkomitmen untuk melaksanakanprogram yang telah ditetapkan oleh organisasi yaitu pelaksanaan komitmen MasyarakatEkonomi ASEAN (ASEAN Economic Community - AEC). Beberapa langkah ke depanadalah (i) Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas (ii) Komitmen AEC untuk ArusJasa Secara Bebas (iii) Komitmen AEC untuk Arus Penanaman modal Secara Bebas (iv)Komitmen AEC untuk Arus Modal Secara Bebas (v) Komitmen AEC untuk Arus TenagaKerja Terampil Secara Bebas (vi) Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian,dan Kehutanan (vii) Komitmen AEC untuk Menuju Kawasan Ekonomi Yang Kompetitif(viii) Sosialisasi Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN 20157. Infrastruktur Sebagaimana disinggung di depan, kondisi infrastruktur ekonomi Indonesia beradapada titik yang nadir. Kalau pada masa orde baru, kondisi infrastruktur Indonesia mengalamititik puncak, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi infrastruktur yang adasudah tidak lagi memadai. Belum lagi kondisi infrastruktur yang kualitasnya menurun seiringberjalannya waktu. Banyaknya jalan dan jembatan yang rusak ini tidak terlepas dari masa-masa sulit APBN kita yang sampai tahun 2004 lebih dikonsentrasikan kepada pembayaranhutang dan belanja barang dan gaji pegawai. Di tahun 2009, perlu ditingkatkannya belanjapemerintah untuk keperluan infrastruktur ini disamping menerapkan KPS (KerjasamaPemerintah dan Swasta) untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, perlistrikan,telekomunikasi dan lain-lain.8. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Masalah pengangguran di Indonesia masih menjadi masalah ekonomi utama yangsampai saat ini belum bisa diatasi. Sampai tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka masihberada pada kisaran 9% dari jumlah angkatan kerja atau berada pada kisaran 9 juta orang.Sebagaimana kita ketahui, bahwa terjadi perubahan patern perekonomian paska krisis dariusaha yang padat karya ke usaha yang lebih padat modal. Akibatnya pertumbuhan tenagakerja yang ada sejak tahun 1998 s/d 2004 terakumulasi dalam meningkatnya angkapengangguran. Dilain sisi, pertumbuhan tingkat tenaga kerja ini tidak diikuti denganpertumbuhan usaha (investasi) yang dapat menyerap keberadaannya. Akibatnya terjadipeningkatan jumlah pengangguran di Indonesia yang pada puncaknya di tahun 2004mencapai tingkat 10% atau sekitar 11 juta orang. Untuk menangani masalah pengangguranini pemerintah perlu memberikan fasilitas baik fiskal, perkreditan, maupun partnership untukmenciptakan usaha yang bersifat padat karya dalam rangka menyerap kelebihan tenaga kerjayangada. Menyangkut masalah ketransmigrasian ada yang berubah pada penanganannyadibandingkan dengan masa orde baru. Kala itu program transmigrasi berjalan dengan sangatgencar dengan hasil yang bervariasi. Di satu daerah program transmigrasi berjalan baik tapi
• di daerah lain mengalami kegagalan, namun secara keseluruhan program transmigrasiberjalan lumayan. Paska krisis, program transmigrasi kelihatannya mati suri atau sudahhampir tidak lagi terdengar gaungnya. Apalagi sejak berlakunya otonomi daerah dimanakewenangan mengatur daerah diserahkan kepada pemerintah daerah, termasuk mengaturdatangnya penduduk dari luar daerah. Saat ini tentunya perlu ada koordinasi antara pusatdengan daerah menyangkut masalah transmigrasi ini.