Perkebunan dan Pertanian Tulang Punggung Ekonomi Masyarakat Papua

Biak (Sulpa) – Sub sektor perkebunan dan peternakan sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar, sehingga menjadi andalan kebijakan strategis dalam perkembangan perekonomian pembangunan di Papua.Keterbukaan agrobisnis, Ketersediaan lahan, dan kultur masyarakat Papua merupakan potensi besar yang memberikontribusi bagi pembangunan perekonomian masyarakat Papua. Potensi ketersediaan lahan untuk pengembangan komoditi pembangunan perkebunan dan peternakan seluas 5.541.101 Ha. Pemanfaatannya baru mencapai 167.286 Ha atau 3,63 persen.
Hal itu disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembedalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua W Jhon Nahumury pada pembukaan rapat Evaluasi Pembangunan Perkebunan dan Peternakanse-Provinsi Papua tahun 2013, di Hotel Aerotel Irian, Rabu (06/11). Kegiatan ini berlangsung 3 hari dari 6-8 November 2013.
Lebih lanjut Gubernur menerangkan, masyarakat Papua sebagian besar hidup di kampung yang menggantungkan kehidupannya dengan bertani dan berkebun. Dengan demikian program pemberdayaan rakyat melalui sub sektor perkebunan dan peternakan, harus mendapat prioritas dari pemerintah dan dikelola secara lebih terarah serta terpadu, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Dukungan  dana yang setiap tahun semakin memadai dari Pemerintah Pusat melalui APBN ataupun APBD, seharusnya dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Sehingga terjadi peningkatan produk dan mutu hasil perkebunan dan peternakan.Ini akanmemiliki nilai tambah dan daya saing yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para petani,” ujar Gubernur.
Menurutnya, Kondisi ekonomi di Papua juga mempengaruhi gejolak politik yang akhir-akhir ini terjadi. Ini dikarenakan sektor pertanian dinilai belum optimal berperan bagi perekonomian di tanah Papua. Petani pendapatannya masih dibawah taraf kesejahteraan. Bahkan diderah tertentu ada kesenjangan kesejahteraan antara petani lokal dan petani transmigran. Diaberharap para pihak yang berkaitan, peka dan melakukan tindakan yang tepat, supaya ada keberpihakan kepada petani lokal dalam rangka pemberdayaan. Kedepan, prioritas pembangunan di Papua adalah meningkatkan kesejahteraan petani local/penduduk asli. “Petani bukan lagi obyek tapi harus menjadi subyek, untuk membangun dirinya menjadi sejahtera,” kata Gubernur.
Gubernur juga berjanji Raperdasus yang mengatur dengan tegas porsi alokasi anggaran pemberdayaan ekonomi kerakyatan, akan segera disahkan dalam waktu dekat. Subsektor perkebunan dan pertanian di era Otsus, diharapkan mampu menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi masyarakat di kampung-kampung. Dengan berlakunya UU Otsus yang akan diperkuat dengan UU Otsus Plus, membawa harapan baru terhadap pembangunan di Papua guna tercapainya landasan ekonomi, sosial budayadan politik yang lebih kuat, demi tercapainya Papua Bangkit,Mandiri, dan Sejahtera.
Pembangunan perkebunan dan peternakan sejauh ini sudah memberi dampak positif dengan adanya ketersediaan lapangan kerja, perluasan lapangan usaha dan peningkatan SDM petani dalam usaha taninya. Namun hal ini belum memberikan nilai tambah yang berkeadilan, terutama bagi yang bergerak di sektor hulu. Usaha perkebunan rakyat belum memenuhi skala ekonomi. Luasnya Rata-rata kurang dari 1 Ha/KK. Masih terbentur pada permodalan, akses pasar, akses informasi dan teknologi serta manajeman, yang belum mampu menghasilkan produk primer.
Usaha peternakan pun masih berskala kecil, beberap

a saja yang berskala besar. Kebutuhan pangan asal hewan masih banyak yang didatangkan dari luar daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau daerah sedapat mungkin memfasilitasi kemudahan dibidang pembiayaan, pengurangan beban fiskal, kemudahan ekspor, pengutamaan produk dalam negeri, pengaturan pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan dan peternakan,mendorong terbentuk dan terlaksananya sosialisasi perkebunan dan peternakan.
Gubernur menambahkan, diperlukan juga peningkatan teknologidibidang perkebunan dan peternakan. Di bidang perkebunan, perlu adanya terobosan genetic untuk menghasilkan bibit unggul, meningkatkan produksi dan mutu hasil. Di bidang peternakan, menyediakan teknologi Inseminasi Buatan (IB) untuk mengatasai  kesulitan mendapatkan bibit unggul ternak, terutama ternak babi di wilayah pegunungan, pesisir dan pulau-pulau di Papua.Untuk meningkatkan efisiensidan nilai tambah, maka pembangunannya menggunakan pendekatan system dan usaha agribisnis, dalam kawasan pengembangan perkebunan dan peternakan berbasis komoditi unggulan setempat.
Dengan demikian dapat menghasilkan produk yang banyak dalam satu kawasan yang terkonsentrasi, dengan tetap memperhatikan kelayakan teknis, sosial budaya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Diharapkan dengan rapat evaluasi ini, dapat mengevaluasi hasil kerja secara kedinasan dan juga kinerja Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan peternakan di Provinsi Papua.